20 Advokat HMI dan KAHMI Laporkan Saut ke Mabes Polri

Jakarta, SuaraUmat.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi swasta dengan tema “Harga Sebuah Perkara” pada 5 Mei 2016 yang dinilai tendensius.

Dari surat pengaduan yang diperoleh solusihukum.com, laporan itu dilayangkan 20 advokat, pengacara, konsultan hukum, dan pembela umum pada Jaringan Advokasi Nasional HMI dan KAHMI kepada Mabes Polri, Senin (9/5/2016). Mereka terdiri dari Agus Amri, Imran Eka Saputra, Sulaiman Syamsudin, Ade Dwi Puta, Azrijal, Abdul Razak Said, Muh Regen Pohan, Muh Rizal Rustam, dan Khaerulnisa. Kemudian Irfan Idham, Katrinawati, Fasun Sinapu, Fazlur Rahma, Ilham Azis, Febriansyah Hakim, Andi Ryza Fardiansyah, Anang Yuliardi Chaidir, Azrina Darwis, dan Sayid Muhammad Faldy.

Isi laporan terkait dugaan tindak pidana fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan penyebaran kebencian (hate speech) atas nama Thony Saut Situmorang. Dalam program acara itu, Saut mengucapkan serangkaian kata-kata “… Orang yang baik di Negara ini Mas… menjadi jahat ketika dia sudah menjabat, lihat aja lagi itu tokoh-tokoh politik itu orang pintar semuanya, orang-orang itu cerdas. Saya selalu bilang kalo di HMI minimal dia ikut LK I… Iya kan? Lulis itu… yang anak-anak mahasiswa itu pinter! Tapi begitu dia menjabat jadi jahat, curang, greedy (serakah) ini karena apa…?”

Pernyataan Saut itu dinilai tidak ditujukan hanya kepada HMI secara institusi, melainkan juga kepada seluruh kader-kader HMI sebagai diri pribadi. Hal itu tentu saja menjatuhkan harkat dan martabat setiap kader HMI seluruh Indonesia.

Jaringan Advokasi Nasional HMI dan KAHMI menganggap pernyataan Saut yang menyatakan kader-kader HMI di seluruh Indonesia adalah jahat, curang, dan greedy ketika menjadi pejabat merupakan sebuah tindakan penghinaan berupa pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Statement Saut yang telah menjadikan HMI sebagai contoh organisasi yang menghasilkan kader-kader jahat, curang, dan greedy serta LK I HMI sebagai instrument kaderisasi senyatanya telah merugikan HMI sebagai institusi dan organisasi yang terlibat dalam sejarah panjang perjuangan negeri ini sejak 1947. Statement itu merupakan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU 11/2008.

Begitupun dengan generalisasi yang dilakukan Saut dalam pernyataan dimaksud serta berdampak luas. Pernyataan itu dinilai sudah dapat dikualifikasikan sebagai penyebar ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Untuk itu, Jaringan Advokasi Nasional HMI dan KAHMI menuntut kepolisian segera memanggil dan memeriksa Saut sebagai tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian tersebut.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pernyataan Saut yang mengaitkan kader HMI dengan tindakan korupsi sangat tidak etik. Sebagai pejabat publik, seyogyanya Saut tidak mengeluarkan pernyataan itu kepada publik atau media massa, karena menyinggung organisasi atau kelompok.

“Saya kira mengabaikan kode etik KPK. Generalisasi tentang kejahatan adalah kejahatan itu sendiri,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. (eki)