Welcome to Batam

5 Perda Batam Bermasalah Dihapus

BATAM – Kementerian Dalam Negeri menghapus lima peraturan daerah (Perda) Batam bermasalah, karena dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya.

Kelima perda itu adalah Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, Perda 8/2013 tentang Retribusi Jasa Umur, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, Perda 4/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, Perda 4/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Perda 9/2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Wali Kota Batam Rudi mengatakan, Pemko Batam akan mematuhi seluruh aturan pemerintah pusat, termasuk dalam penghapus perda yang dinilai bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Kalau perintah dari Mendagri batalkan, kami batalkan. Kami akan ikut perintah dari atas (pemerintah pusat),” katanya.

Sementara Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata mengatakan, sebelumnya juga sudah ada empat perda tahun 2009 yang telah dihapus. Keempat perda itu adalah Perda Minuman Beralkohol, Angkutan Jalan, Tata Bangunan, dan Kepelabuhanan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta mengatakan, pembatalan perda merupakan bagian dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, yakni deregulasi. Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa dalam era kompetisi. Mayoritas perda yang dicabut terkait investasi.

“Ada 3.143 perda bermasalah yang dicabut atau dibatalkan pemerintah karena dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi dan kemudahan berusaha,” katanya.

Secara rinci, dari 3.143 perda yang dicabut atau direvisi, terdiri dari 1.765 perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri. Kemudian 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur.

Mendagri Tjahjo menegaskan bahwa tidak ada perda bernuansa Islam yang termasuk dibatalkan atau direvisi pemerintah. Hal ini terkait kasus Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang diturunkan dalam Surat Edaran Wali Kota. (red)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *