Kasus Pelayanan Publik Naik 7 Kali Lipat

JAKARTA – Laporan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik ke Ombudsman naik 700% dalam kurun 4 tahun. Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso mengatakan, pada 2011 dengan 7 kantor perwakilan Ombudsman, laporan yang masuk hanya 1.200. Kini, dengan 32 kantor perwakilan Ombudsman di 32 provinsi, laporan yang masuk pada 2015 jumlahnya mencapai 6.343 laporan.

”Dari laporan yang masuk itu, paling banyak diadukan masyarakat adalah pelayanan pemda, yakni kabupaten/ kota, terkait dengan perizinan dan pelayanan publik di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang jumlahnya mencapai 30-40%. Kemudian di urutan kedua masalah kepolisian dan urutan ketiga kementerian/ lembaga, keempat masalah pertanahan (BPN), dan kelima BUMN,” ungkap Budi Santoso di sela acara pre-launching dan talkshow Aplikasi SIMPel 2.0 Ombudsman RI di Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan, mulai Januari 2016, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan pengaduan atau laporan soal adanya cacat administrasi yang dilakukan aparat pelayan publik melalui sistem online.

”Kami targetkan Januari sistem online tersebut sudah bisa diakses sehingga masyarakat bisa menyampaikan pengaduan atau laporan lewat sistem itu. Bukan itu saja, masyarakat juga bisa memonitor sejauh mana progres penyelesaian laporan yang disampaikan,” kata Budi.

Koordinator Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Publik Ombudsman Paturaji A Indrarto mengatakan, kecenderungan laporan yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman semakin tahun kian meningkat. Peningkatan bisa mencapai 20% sampai 30% tiap tahun. ”Kini setelah ada kantor perwakilan Ombudsman di 32 provinsi, laporan yang masuk semakin meningkat,” kata Aji.

Menurutnya, meski jumlah pengaduan makin banyak, tapi jumlah tersebut bisa dibilang masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara yang lembaga ombudsmannya berjalan dan dipahami dengan baik, maka Indonesia masih kalah jauh. Seperti di Hongkong atau juga di negara Eropa lainnya, tingkat laporan yang masuk ke ombudsman bisa mencapai 5 sampai 10 persen dari total jumlah penduduk.

“Semakin tinggi tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap ombudsman, maka akan semakin tinggi pula laporan yang masuk. Oleh karena itu, dengan adanya laporan yang masuk tersebut akan memudahkan kami untuk meminta kepada penyelenggara negara dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan,” katanya.