loading...
Anomali pembentukan BPIP dalam pembinaan ideology Pancasila | We Give The Real Solutions

Anomali pembentukan BPIP dalam pembinaan ideology Pancasila

Penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari lahir Pancasila melalui terbitnya keputusan Presiden No. 24 tahun 2016 (Kepres 24/2016) tentang hari lahir pancasila menjadi dasar dijadikannya tanggal 1 Juni sebagai momen peringatan hari lahir pancasila. Sebagai salah satu pertimbangan dalam Kepres 24/2016 adalah bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Secara historis, Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof. Mr Soepomo, dan Ir. Soekarno. Mengapa Pancasila harus dipertahankan? Pertama bahwa secara umum nilai-nilai Pancasila terkandung ajaran toleransi, Kedua, bahwa Pancasila merupakan ideology fleksibel, yang telah merangkum seluruh nilai positif yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian pahak ekstrim semisal atheism, penjajahan, perpecahan, dictator dan nyata bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.
Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia harus diinternalisasi seluruh warga negara Indonesia sehingga terwujud penghormatan, penghargaan terhadap nilai yang ditinggalkan oleh pendiri Bangsa guna mewujudkan persatuan yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kerangka mewujudkan internalisasi Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara diterbitkan Peraturan presiden No. 54 tahun 2017 (Perpres 54/2017) tentang unit kerja presiden pembinaan ideology Pancasila. Dasar pertimbangan Perpres 54/2017 itu adalah pembinaan ideology Pancasila terhadap seluruh Penyelenggara Negara yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu.
Mulai dari penerbitan Perpres 54/2017 yang ditetapkan pada tanggal 19 mei 2017 kerja-kerja pembinaan ideology Pancasila belum diketahui masyarakat. Bisa jadi ekslusifitas pembinaan ideology Pancasila itu hanya diperuntukkan pada penyelenggara Negara. Maka pada tanggal 28 Februari 2018 diterbitkanlah Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 (Perpres 7/2018) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Salah satu dasar pertimbangan Perpres 7/2018 disebutkan bahwa dalam rangka menegakkan dan
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Jika dibandingkan dasar pertimbangan Perpres 54/2017 dan Perpres 7/2018 terlihat jelas bahwa tujuan perpres 7/2018 telah menyasar pembinaan ideology pancasila tidak hanya pada penyelenggara Negara tetapi juga pada seluruh komponen bangsa termasuk warga Negara Indonesia. Secara politik hukum pembentukan perpres 7/2018 lebih komprehensif dalam menjangkau subyek pembinaan ideology pancasila.

Hari ini adalah hari peringatan lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2018. Dalam laman liputan 6 diangkat judul BPIP akan gelar Upacara Peringatan Hari lahir Pancasila, kita sama berharap BPIP tidak hanya gelar upacara yang bersifat seremonial belaka tetapi harus mampu menjalankan tugas yang berat dalam membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideology Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Perpres 7/2018.

Tentu kita berharaf pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP berjalan lebih baik. kita juga harus belajar dari pengalaman dilakukannya indoktrinasi terselubung dalam program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada masa orde baru. sebuah program yang justeru melahirkan kekeringan semangat terhadap pelaksanaan nilai Pancasila itu sendiri. Kita sangat berharaf BPIP mampu memberikan semangat dan manfaat Pancasila dalam mewujudkan Sila-Sila Pancasila terutama pada sila Kelima Pancasila. Kita merindukan keadilan sosial, dimana pada masa-masa ini kesenjangan sosial semakin tinggi dan pemerataan pembangunan belum kunjung dinikmati seluruh masyarakat.

Jargon “saya Indonesia, saya Pancasila” yang dipopulerkan BPIP pada peringatan hari lahir pancasila pada tahun 2017 tidak memunculkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan nilai Pancasila, malah jargon tersebut menyebabkan perpecahan dimana yang tidak menggabungkan diri dalam kelompok jargon tersebut dianggap tidak pancasilais. Pada gilirannya pengkotakan masyarakat itu bisa meruncing menjadi konflik horizontal. Tentu anomali jika pembentukan BPIP yang menggunakan APBN tidak sedikit itu tidak mampu mewujudkan keutuhan Bangsa