Kunjungan mahasiswa Pascasarjana USU ke BP Batam

Antisipasi Tumpang Tindih Peraturan, Mahasiswa USU Studi ke BP Batam

BATAM — Sebanyak 25 mahasiswa Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara (USU) mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempelajari pengelolaan Kawasan Batam, Senin, 16 Mei 2016. Kunjungan ini juga terkait rencana Presiden yang akan membentuk Danau Toba sebagai Badan Otorita Danau Toba.

“Harapannya tidak terjadi tumpang tindih ketika peraturan perundangan badan tersebut dibentuk,” ujar Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, salah satu mahasiswa Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU.

Kedatangan rombongan mahasiswa pascasarjana di BP Batam disambut Plh Kasubdit Humas Afhtar Fallahziz dan Kasi Penyiapan Materi Djohan Effendi. Sementara dari USU juga hadir Sekretatris Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan USU.

Ketua Prodi Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU Sirojuzilam menilai status Batam dengan segala kelebihannya dapat dijadikan sebuah konsep implementasi untuk perkembangan suatu daerah lainnya. Informasi pengelolaan Batam yang diperoleh selama kunjungan ke BP Batam dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa.

“Makanya kami tertarik untuk menggali informasi lebih banyak. Batam ini unik, perlu perhatian pemerintah pusat untuk memberikan prioritas bagi daerah Sumatera, khususnya Kota Batam, karena berhadapan langsung dengan negara luar,” katanya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono mengapresiasi kunjungan mahasiswa USU ke BP Batam yang diharapkan dapat memberikan masukan dan pembelajaran bagi mahasiswa. Menurutnya, kewenangan BP Batam diberikan pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta sejumlah peraturan perundangan lainnya.

Menanggapi pertanyaan Bupati Tapanuli Utara, Andi menyarankan perlu dilakukannya persiapan kelembagaan secara terencana, kemudian bagaimana penyusunan dan struktur anggaran dan pembagian wilayah kerja otorita Danau Toba sesuai RTRW daerah.

“Pembentukan badan tersebut untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana meningkatkan investasi serta memberikan kemudahan bisnis. Jadi harus dilakukan persiapan kelembagaan secara terencana,” katanya. (R01)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *