loading...
Bagaimana Menghitung Besaran THR | We Give The Real Solutions

Bagaimana Menghitung Besaran THR

Momen hari raya selalu menjadi penantian semua pekerja. Kenapa tidak? Sebab pada momen hari raya ada kewajiban perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016) Tentang Tunjangan Hari raya Keagamaan bagi pekerja buruh/perusahaan. THR keagamaan dalam hal ini khusus pada pekerja yang memiliki hubungan ketenagakerjaan baik itu berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hari raya Idul Fitri tidak menurut penanggalan Masehi jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018. Menurut aturan pada pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016, THR keagamaan paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ini berarti paling lambat 8-9 Juni 2018 perusahaan sudah harus membayarkan THR keagamaan ini.
Ada beberapa poin penting yang diatur dalam Permenaker 6/2016 yaitu:
1. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

2. Adapun besaran THR keagamaan adalah:
a. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih maka mendapat 1 bulan upah/gaji.
b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan maka dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja yaitu :
(masa kerja / 12 bulan) x 1 bulan upah
Misalnya masa kerja 3 bulan dengan upah/gaji sebulan adalah Rp. 6.000.000,- maka perhitungannya adalah (3 /12) x Rp. 6.000.000,- itu sama dengan Rp. 1.500.000,-
c. Bagi pekerja/buruh harian lepas tetap mendapatkan THR keagamaan sebagaimana halnya pekerja/buruh lainnya dengan perhitungan 1 bulan upah berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulannya secara proporsional.

3. Pasal 5 ayat (3) memberikan keluwesan bahwa Jika perusahaan telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB) dan besarannya lebih baik dan lebih besar dari ketentuan pemerintah, maka THR yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

4. Bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja 30 hari sebelum hari raya maka tetap berhak mendapatkan THR Keagamaan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016.

5. Adapun pekerja/ buruh yang dipindahkan pada perusahaan baru dengan masa kerja berlanjut, maka tetap berhak mendapatkan THR pada perusahaan yang baru jika belum mendapatkan THR pada perusahaan yang lama.

6. Pengusaha yang terlambat membayar THR akan mendapatkan denda 5 % dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan dan pembayaran denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban membayarkan THR keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permenaker 6/2016. Selain itu, perusahaan yang lalai juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan jika perusahaan tidak melaksanakan teguran tertulis. Selain itu, sanksi akan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan dalam 2 tahun terakhir, serta diaudit oleh akuntan publik.

Perusahaan dan pekerja/buruh dapat memanfaatkan posko THR di Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemenaker, Gedung B Kantor Kemenaker Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan.
Pekerja/buruh dapat melaporkan diri jika belum mendapatkan THR kegamaan dari perusahaan tempatnya bekerja. Bagi perusahaan, posko ini juga dapat digunakan untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam membayar THR keagamaan. Silahkan anda datang langsung ke posko ini atau menghubungi nomor telepon: 021 525 5859, WhatsApp: 081282407919 dan 081282418283, e-mail:poskothrkemnaker@gmail.com. Kementerian Tenaga Kerja juga telah meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2018 untuk membantu para pekerja/buruh dan perusahaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia.