Berbenturan, Pemerintah Target Hapus 3.000 Perda

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah segera menghapus peraturan daerah (perda) bermasalah. Sampai saat ini, setidaknya ada 3.000 perda yang justru berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau mempersulit rencana pembangunan dan menghambat investasi.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat telah menerbitkan 12 paket ekonomi tentang kemudahan investasi. Namun hal ini belum direspons pemerintah daerah dengan deregulasi aturan di daerah.

“Ada sekitar 3.000 perda bermasalah. Juni atau Juli paling lambat sudah dihapus,” kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

Menteri Dalam Neger Tjahjo Kumolo mengklaim telah memangkas 1.300 peraturan daerah (perda) yang dianggap mempersulit rencana pembangunan dan investasi di daerah. Rencananya, angka perda yang dipangkas akan terus bertambah.

“Kalau per Rabu kemarin sudah ada 1.300 peraturan daerah yang saya pangkas,” ujar Tjahjo.

Tjahjo optimistis akan ada 3.000 peraturan dideregulasi per pertengahan Juni ini. Namun, jika ada kendala, paling telat 3.000 aturan terpangkas pada bulan Juli.

Ditanyai apakah deregulasi ini memicu aksi protes dari pemerintah daerah, Tjahjo mengatakan bahwa kebijakan ini membuat banyak pemerintah daerah bertanya-tanya. Kebanyakan menanyakan di mana otonomi daerah jika kebijakan dipangkas.

“Otonomi daerah tetap ada, pemerintah boleh mengeluarkan perda, tapi jangan mengeluarkan aturan yang menghambat pertumbuhan secara nasional, seperti menghambat investasi,” ujarnya. (eki)