Berselisih di Laporan Uang Perusahaan

BATAM — “Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) kabur. Terdakwa merupakan pemegang saham dan Direktur PT EMR, sehingga tak masuk akal jika melakukan penggelapan di perusahaannya sendiri,” ujar Andi Wahyudin, Penasihat Hukum Koh Hock Liang membacakan eksepsinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (19/11/2015).

Koh Hock Liang (59) adalah Direktur PT EMR Tanjunguncang, Batam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EMR Indonesia tertanggal 3 April 2015. Warga Singapura ini didakwa melakukan penggelapan berdasarkan laporan Komisaris PT EMR, Ten Leng Cuang yang mempermasalahkan adanya perbedaan laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain scrap, plastik, kertas, dan barang-barang logam ini.

Perbedaan laporan keuangan perusahaan itu, menurut dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Batam, berasal dari penjualan besi scrap kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan PT Karya Sumber Daya (PT KSD). Penjualan besi scrap kepada PT BMS dilakukan dalam kurun waktu April 2011 hingga September 2013 dengan nilai Rp133.332.202.400 (Rp133 miliar). Sedangkan penjualan besi scrap kepada PT KSD dilakukan dalam kurun waktu Maret 2013 hingga September 2014 dengan nilai Rp88.330.106.900 (Rp88 miliar). Total nilai penjualan besi scrap kepada kedua perusahaan tersebut totalnya Rp154.467.598.400 (Rp154 miliar).

Dalam pembukuan keuangan perusahaan selama April 2011 hingga September 2013, penjualan besi scrap dilaporkan bukan kepada PT BMS dan PT KSD, tapi atas nama pembeli PT Gunung Raja Paksi dengan nilai penjualan Rp117.601.417.700 (Rp117 miliar). Ada selisih Rp36.866.180.700 (Rp36 miliar) dalam laporan penjualan besi scrap tersebut. JPU mendakwa Koh Hock Liang melanggar Pasal 374 junto Pasal 372 KUHPidana.

“Harusnya ini tidak masuk ranah pidana, tapi perdata. karena yang melapor adalah Komisaris PT EMR,” kata Andi dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo.

Belum diketahui, apakah kerugian perseroan tersebut benar-benar kesalahan atau kelalaian terdakwa. Begitupun yang telah dilakukan terdakwa, apakah sudah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perseroan, dan telah berusaha untuk mencegah timbulnya kerugian.

Andi menilai dakwaan JPU cacat materiil, karena perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan yang dituduhkan. Selain itu Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) terlambat diberikan, penangkapan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan selama penyidikan terdakwa tidak didampingi penerjemah.

“Untuk itu, meminta kepada Majelis Hakim membebaskan terdakwa, menolak segala tuntutan dakwaan JPU, dan membebaskan biaya perkara pada negara,” katanya.

Pada awal kasus ini bergulir, Koh Hock Liang melalui penasihat hukumnya waktu itu, Shenti Agustini Manurung dan Parulian Situmeang sempat mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan kepada Polresta Barelang. Dasar pengajuan praperadilan adalah Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direktur (Direksi) berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Ketua PN Batam Aroziduhu Waruwu menolak praperadilan itu dalam sidang pada 17 September 2015, karena dianggap tidak berdasar, lantaran ditujukan kepada instansi kepolisian, bukan Kapolresta Barelang selaku penyidik. Dalam sidang tersebut, pihak Polresta Barelang menunjuk kuasa hukum Juhrin Pasaribu, Binhot Manalu, dan Nixon Parapat yang menilai bahwa penahanan sudah sesuai prosedur hukum dan alat bukti, sesuai KUHP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam persidangan, majelis hakim juga sempat menegur JPU Barnard karena tidak menghadirkan penerjemah bagi terdakwa.

“Kalau penerjemahnya tidak hadir, mau apa kita di sini? Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia, kamipun tidak mengerti bahasa terdakwa,” ujar Ketua Majelis Hakim, Wahyu didampingi Juli Handayani dan Tiwik.

Mendengar pernyataan Ketua Majelis Hakim, JPU Barnard malah mengatakan bahwa penerjemah telah disetujui dan akan dihadirkan oleh PH terdakwa. “Itu tugas JPU, kami perintahkan JPU yang mencarikan. Kami akan buatkan surat penetapan untuk JPU dalam menghadirkan penerjemah,” ujar Wahyu lagi.