BP Batam Segera Dibubarkan

TANJUNGPINANG РMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena dianggap menghambat investasi yang akan masuk Kepri dan Batam. Dalam sepuluh tahun terakhir, BP Batam tak menunjukkan perkembangan berarti dan membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp20 triliun.

Menurut Tjahjo, usulan pembubaran BP Batam itu sudah disetujui dalam rapat kabinet. Pihaknya juga sudah melakukan kajian bersama kementerian terkait. Menko Perekonomian juga sudah mengunjungi Kepri dan berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Pertanahan serta Menkopolhukam dalam hal ini.

“Target kami, penghapusan ini akan dilakukan pada Januari 2016. Sengaja untuk menyelesaikan permasalahan di Kepri, diutamakan di Batam agar apa saja yang menjadi hambatan dan kendala akan terselesaikan serta investasi menjadi lancar,” ujarnya dalam sambutan pada pelantikan Nuryanto sebagai Penjabat Gubernur Kepri yang baru, menggantikan Agung Mulyana di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (30/12/2015).

Tjahjo menjelaskan, pembubaran BP Batam yang awalnya bernama Otorita Batam ini didasarkan adanya permasalahan yang selalu muncul selama ini, terutama terkait tumpang tindih lahan dan kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Tumpang tindih kewenangan ini menyebabkan investasi terhambat.

Tidak ada sinergi antar kedua instansi ini, yang ada justru gaduh dan sering konflik berkepanjangan. Perluasan kawasan di Galang dan Rempang yang digembar-gembokan, sampai saat ini masih beku tanpa ada perkembangan. Dalam hal mendatangkan dan menjaring investor asing, BP Batam sama sekali tidak jalan.

Padahal seharusnya, Batam jauh lebih menarik dari sisi investasi apabila kedua instansi tersebut memperhatikan regulasi dan patuh dengan ketentuan yang ada. Untuk itu, perlu perubahan signifikan agar persoalan yang ada bisa selesai. Selesainya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antara BP Batam dan pemerintah daerah dipastikan akan memajukan daerah ini.

“Apabila BP Batam sudah dihapus, kewenangannya akan diserahkan kepada Gubernur. Sehingga mempercepat proses perizinan dan investasi yang akan masuk, baik di Batam maupun di seluruh Kepri agar berkembang dan maju sesuai harapan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Sedangkan BP Batam dibentuk berdasarkan Perppu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Menurut Tjahjo, pembubaran BP Batam akan dilaksanakan secepatnya, tanpa menunggu perubahan undang-undang, karena prosesnya lama. Hasil rapat Kemendagri bersama kementerian terkait dan Presiden, nantinya akan diterbitkan Peraturan Presiden (PP), mengubah status kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Saya kira apabila diubah statusnya, akan selesai kemelutnya. Kewenangannya (dilimpahkan) kepada gubernur, nantinya dalam pengadaan infrastruktur juga akan dibebankan ke pemerintah, bukan lagi ditanggung investor,” terangnya.

Kendala yang dihadapi saat ini di antaranya perizianan yang bertele-tele, lambatnya penjaringan investor, serta kemelut antara Pemko dan BP Batam. Ini masalah utama yang akan diselesaikan bersama, sebab saat ini tidak ada format yang mengatur, misalnya investor elektronik, terus regulatornya tidak berjalan sesuai dengan penetapan wilayah.

“Dalam penetapan wilayah harusnya terfokus, ini kawasan untuk elektronik, ini untuk galangan kapal, dan lainnya. Saat ini masih amburadul. Tetapi bila sudah masuk KEK, maka gubernur akan bisa mengontrolnya,” jelasnya.