Danlantamal IV Gagalkan Penyelundupan Sembako dari Singapura

BATAM – Operasi keamanan laut yang dipimpin Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI S. Irawan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan beras dan gula dari Singapura, Rabu (20/4/2016). Kedua kapal pengangkut sembako ilegal itu, KM Sejahtera III dan KM Aripin Jaya beserta enam anak buah kapal (ABK) diamankan di Lanal Batam.

“Barang-barang tanpa dokumen itu hendak diselundupkan ke Tanjungbalai Karimun melalui perairan Selat Singapura, wilayah teritorial Indonesia,” ujar Irawan dalam konferensi pers di Mako Lanal Batam, Batuampar, Kamis (21/4/2016).

Irawan menjelaskan, operasi keamanan laut itu digelar bekerja sama dengan jajaran Pos TNI AL seluruh wilayah Kepri. Menggunakan KAL Mapor II-4-64 yang baru diresmikan, Danlantamal didampingi beberapa asisten dan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) langsung memimpin operasi.

Operasi membuahkan hasil saat Tim WFQR Posal Nipah dibantu Posal Tolop mencurigai KM Sejahtera III dan KM Aripin Jaya berlayar tanpa lampu penerangan atau navigasi. Kedua kapal itu dihentikan dan diperiksa. Tim menemukan tidak adanya dokumen kapal, dokumen pelayaran, dokumen pengawakan, dan dokumen muatan manifest.

Muatan kapal berupa 1.000 karung beras di KM Sejahtera III serta 1.000 karung beras dan 500 karung gula pasir di KM Aripin Jaya. Petugas kemudian menarik kedua kapal itu ke dermaga Posal, sebelum dibawa ke dermaga Lanal Batam.

“Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua kapal tersebut. Kedua kapal mengangkut muatan dari luar negeri ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan,” ungkapnya.

Kedua kapal itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal yang akan dikenakan adalah pasal 323 ayat (1) mengenai surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. Kemudian Pasal 285 tentang manifest muatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Selanjutnya Pasal 302 ayat (1) tentang kapal tidak layak laut, sebagaimana dimaksud dlam pasal 117 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp400 juta.

“Terkait dugaan tindak pidana kepabeanan akan dikoordinasikan dengan penyidik berwenang, dalam hal ini Bea dan Cukai Batam,” ujar Danlantamal.