loading...
Ditangkap Saat Transaksi | We Give The Real Solutions

Ditangkap Saat Transaksi

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tapinangkol serta dua anggota DPRD Banten, Selasa (1/12/2015) malam. Kedua anggota DPRD tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar SM Hartono dan Ketua Komisi III DPRD Banten dari Fraksi PDIP FL Tri Satya. Merkea ditangkap petugas KPK di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, saat sedang transaksi penyerahan uang dari Ricky kepada Hartono dan Tri.

“Tiga orang ini, dua anggota DPRD (Banten), satu pimpinan atau direktur sebuah perusahaan,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.

Petugas menyita sejumlah uang dalam pecahan 100 dollar AS dan rupiah senilai puluhan juta di lokasi penangkapan. Pemberian uang tersebut diduga terkait suap untuk membentuk bank daerah baru di Banten.

Menurut Johan, Direktur PT Banten Global Development Ricky Tapinongkol memengaruhi anggota Dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Banten.

“Dugaan sementara bahwa serah terima uang berkaitan dengan pembahasan perda di Banten untuk pembentukan bank daerah Banten. Banknya baru, belum ada,” ujar Johan.

Setelah menangkap tangan dua anggota DPRD Banten dan Ricky serta tiga sopir, sekitar tiga jam kemudian, petugas KPK bergerak ke arah Banten dan menangkap dua staf PT Banten Global Development di kantornya. Petugas KPK juga menyegel kantor berlantai empat di Ruko 9 dan 8 Jalan Jendral Sudirman Kemang Kota Serang Banten tersebut.

Pemerintah Provinsi Banten diketahui tengah membahas pembentukan Bank Banten. Pembentukan Bank Banten yang merupakan BUMD ini ternyata harus melalui Perda sebagai mekanisme pembentukannya. Selain itu, penyertaan modal daerah juga dibutuhkan untuk pendirian bank tersebut.

Terkait penangkapan kadernya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan memberikan sanksi pemecatan. PDIP juga menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum bagi tersangka.

Hasto mengaku geram dan marah atas perilaku anggota partai yang tidak taat perintah serta menyalahgunakan kekuasaan. Ia menyatakan, partai sudah berulangkali menginstruksikan hal itu kepada seluruh kadernya yang duduk di legislatif maupun eksekutif.

“Sanksi pemecatan seketika diberlakukan bagi anggota Fraksi PDIP Provinsi Banten yang terkena OTT KPK. Selanjutnya yang bersangkutan bukan lagi anggota partai dan tidak akan diberikan bantuan hukum,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Hasto menolak berspekulasi tentang motif politik di balik penangkapan tersebut karena ada kesan adanya target tertentu yang ditujukan kepada partai pendukung pemerintah.

“Korupsi ya korupsi. Partai langsung memecat dan tidak akan pernah memberikan perlindungan,” ucap Hasto.