loading...
Dualisme Kewenangan Jadi Kendala Bagi Batam | We Give The Real Solutions

Dualisme Kewenangan Jadi Kendala Bagi Batam

JAKARTA — Dualisme kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi salah satu kendala bagi Batam. Keberadaan Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam saat ini hanya diintegrasikan dengan hubungan koordinasi, bukan hubungan subordinasi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam Rudi dalam paparannya dihadapan anggota panitia kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Selasa (19/4/2016), sebagaimana dilansir media centre Pemko Batam.

Rudi menjelaskan, adanya dua lembaga pemerintahan dalam mengelola pembangunan Batam menyebabkan dualisme pemerintahan di Batam yang berdampak pada sering terjadinya benturan atau konflik kebijakan di antara kedua lembaga. Selain itu juga disharmonisasi program pembangunan yang disusun dan terhambatnya realisasi program-program pembangunan nasional oleh pusat dan daerah.

“Hal ini juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha atau masyarakat dan memengaruhi iklim investasi,” ujarnya.

Hal lain yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Batam adalah duplikasi dan disinergi perizinan. Seperti dikatakan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Batam Wan Darussalam, duplikasi perizinan adalah terjadinya dua izin yang sama atau memiliki kesamaan sifat yang harus diurus oleh masyarakat atau dunia usaha.

Dibentuknya KPBPB atau Free Trade Zone pada awalnya untuk mendorong peningkatan investasi, percepatan perkembangan ekonomi daerah, peningkatan ekspor, serta penciptaan lapangan kerja. Setelah KPBPB Batam berjalan lebih dari tujuh tahun, ditinjau dari kinerja makro ekonomi daerah, kecenderungan yang dilihat adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dibanding periode sebelum tahun ditetapkannya KPBPB (tahun 2007), yakni pada posisi 7,48% (tahun 2006) terus menurun ke angka kisaran 6% hingga tahun 2015 lalu. Dari kinerja ekspor impor juga menunjukkan bahwa jumlah impor Batam ternyata lebih besar dibanding ekspor.

“Keadaan ini jelas merupakan ironi dan paradox dari sebuah kawasan yang telah diberikan berbagai kemudahan atau insentif ekonomi, di mana seharusnya memiliki korelasi yang positif dengan kinerja ekonomi wilayah, namun justru yang terjadi adalah korelasi yang bersifat trade-off”, sambung Wan Darussalam.

Wali Kota Batam menambahkan, permasalahan utama di Batam adalah menyangkut lahan. Dirinya atas nama Pemko Batam selalu kesulitan dalam mendapatkan lahan guna melakukan pembangunan sarana pemerintahan dan sosial ekonomi. Hal ini juga terjadi pada seluruh prasarana/infrastruktur jalan di Kota Batam yang penetapan lokasinya masih atas nama Otorita Batam/ BP Batam, sehingga status asetnya masih merupakan aset BP Batam.

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan dan penyelesaian bertahap persoalan-persoalan yang selama ini diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat kemajuan pembangunan Kota Batam sebagai kawasan khusus.

Agenda-agenda yang akan dilakukan terkait Batam setelah dilantiknya pimpinan baru BP Batam melalui Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BP Kawasan PBPB Batam adalah fokus pada penataan PBPB Batam pada masa transisi. Yaitu pengelolaan aset yang dimiliki BP Batam, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan kewenangan dengan Pemko Batam, pengelolaan downsizing sumber daya manusia, serta melakukan persiapan strategi pengembangan kawasan ke depan.

Kebijakan merubah kawasan PBPB Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam adalah untuk meningkatkan insentif yang lebih bagi percepatan kemajuan Batam, meningkatkan daya tarik Batam sebagai destinasi investasi, sekaligus memastikan berbagai fasilitas fiskal yang melekat pada KEK benar-benar digunakan oleh sektor ekonomi yang produktif, bukan konsumtif dan berorientasi ekspor.

Sementara itu mengenai infrastruktur dana aset yang ada saat ini, seperti pengelolaan kawasan pelabuhan laut disarankan untuk diserahkan kepada PT Pelindo sebagai operator dan kawasan bandara diserahkan kepada PT Angkasa Pura sebagai pengelola. Sedangkan untuk pengelolaan lahan, waduk, pengolahan limbah, tempat pembuangan akhir, rusunawa, kawasan perdagangan, jasa, pertanian/peternakan Sei Temiang, pemakaman, pemadam kebakaran, Masjid Raya, dan lain yang merupakan aspek urusan pemerintahan merupakan kewenangan kabupaten/kota diserahkan kepada Pemko Batam.

“Khusus untuk jalan diserahkan pada tingkatan pemerintahan terkait dengan sifat jalan yang dimaksud”, imbuhnya.

Anggota Panja FTZ, Nyoman Dhamantra mengatakan dengan adanya dualisme yang disebutnya dengan istilah dualitas, ditakutkan akan terus terjadi tumpang tindih. Dimana menurutnya, dengan pergantian pimpinan BP Batam yang baru hanya sekadar berganti nomeklaturnya saja.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wali Kota Batam berharap dengan adanya Dewan Kawasan, dimana dirinya duduk sebagai anggota, akan ada perubahan mendasar mengenai kewenangan kedua lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Boleh dualisme tapi sudah dipisah, KEK tetap ke BP Batam yang lainnya atau diluar KEK ada di Pemko. Itu yang disampaikan Pak Darmin (Ketua Dewan Kawasan) kepada kita. Kalau itu betul dilaksanakan, saya kira masalah akan selesai”, jelasnya.

Wali Kota Batam yang hadir bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kapolresta Barelang Kombes Helmy Santika, Kajari Batam Mochammad Mikroj, Danlanal Batam Kolonel Laut (P) R Eko Suyatno, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemko Batam berharap dapat memberikan input positif bagi panja agar ke depan BP Batam yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI mampu bersinergi bersama Pemko Batam dan instansi lainnya di Batam. Sehingga membawa kemajuan bagi Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.