loading...
Dugaan Penyelewengan Bansos, Jaksa Periksa Kadisdik dan UKM Batam | We Give The Real Solutions

Dugaan Penyelewengan Bansos, Jaksa Periksa Kadisdik dan UKM Batam

TANJUNGPINANG — Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) kembali bergulir di Batam. Senin, (9/11/2015), Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri memeriksa tiga pejabat Pemko Batam, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Muslim Bidin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar, Koperasi, dan UKM (Kadis UKM) Pebrialin, dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Abdul Malik. Mereka dimintai keterangan terkait dana bansos Rp 52 miliar dan hibah Rp 14,4 miliar Pemko Batam tahun 2011.

Pebrialin yang keluar dari pintu belakang enggan dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu. Ia langsung bergegas masuk ke mobil Avanza BP 1990 WY dan pergi meninggalkan gedung kejaksaan.

“Tanyakan saja ke dalam,” kata Pebrialin sambil berlalu.

Muslim Bidin juga menolak berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. Bahkan ia sempat kaget dan berusaha menutupi wajahnya begitu mengetahui banyak wartawan.

“Saya tidak diperiksa dan tidak ada ditanya,” elaknya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri M. Rahmat membenarkan pemanggilan dan pemeriksaan tiga pejabat Pemko Batam itu dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos dan hibah Pemko Batam tahun 2011 sebesar Rp66,5 miliar. Menurutnya, pemanggilan ini terkait adanya laporan masyarakat kepada Kejati yang ditembuskan ke Kejaksaan Agung.

“Kami menindaklanjuti dengan penyelidikan dan permintaan keterangan serta data kepada sejumlah pejabat yang diperiksa,” katanya.

Dana bansos itu di antaranya dialokasikan untuk bantuan instansi vertikal sebesar Rp11,2 miliar, organisasi semi pemerintah Rp3,2 miliar, dana BOS ke sekolah swasta Rp15,6 miliar, kelompok masyarakat Rp21,6 miliar, dan perorangan Rp14,8 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi karena penyalurannya tidak sesuai dengan Permendagri No 13/2006, sebagaimana diubah menjadi Permendagri 59/2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Rahmat, pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya. Para pejabat Pemko Batam itu diperiksa terkait penggunaan dana bansos dan hibah untuk pendidikan, UKM, dan bantuan sosial lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Wali Kota Ahmad Dahlan dan Sekda Agussahiman juga akan diperiksa.

“Sekda dan wali kota belum dipanggil., tapi kalau ada kaitannya dalam (dugaan penyelewengan) dana bansos dan hibah ini akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Bukan kali ini saja penyaluran dana bansos dan hibah Pemko Batam bermasalah. Penyaluran dana bansos dan hibah tahun anggaran 2009 juga sempat masuk ranah hukum serta menjerat Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam, Raja Abdul Haris sebagai tersangka. Dari sekitar Rp23 miliar yang dianggarkan dalam APBD, tercatat sekira Rp4,5 miliar mengalir untuk ormas dan aktivitas keagamaan. Setelah ditelusuri, ternyata banyak anggaran yang telah dikeluarkan tersebut fiktif dan tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan.