loading...
TEMUAN E-KTP : Kecerobohan atau Penyalahgunaan | We Give The Real Solutions

TEMUAN E-KTP : Kecerobohan atau Penyalahgunaan

Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait tercecernya satu kardus dan seperempat karung Elektronik KTP (KTP-el) di Kabupaten Bogor pada Sabtu (26/05), namun warganet terus memperdebatkannya dan mengaitkannya dengan pemilu legislative  dan pemilihan presiden 2019 nanti.

Terkait kejadian tersebut pada Minggu Minggu (27/05), Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan  bahwa semua KTP-el yang tercecer telah diamankan ke Gudang penyimpanan di Semplak. “semua KTP-el yang jatuh dari mobil pengangkut sudah diamankan bersama masyarakat dan dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak”.

Selanjutnya pada hari Senin (28/05), Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, melalui konferensi pers, menyatakan bahwa, kejadian ditemukannya KTP-el bukan perbuatan melawan hukum.

“Berdasarkan hasil penyelidikan (kepolisian) bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atas kejadian tersebut,” dan ujar Sudan Arif

Berbeda yang diungkapkan oleh Dirjen Dukcapil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rilis keterangan persnya pada Minggu (27/05) malah mempertanyakan alasan di balik pemindahan KTP-el yang rusak tersebut ke gudang Dukcapil di Bogor, dan pemindahannya yang tidak menggunakan mobil bak tertutup, serta tidak juga menggunakan penjagaan.

“Kalau KTP-el rusak/invalid, kenapa tidak langsung dihancurkan? Walau hanya ratusan yang tercecer, dua dus dan tidak ada nama palsu, WNA (warga negara asing), atau apa pun, harusnya tetap waspada kalau disalahgunakan,” kata Tjahjo.

Tjahjo Kumolo malah meminta agar Ditjen Dukcapil segera menghancurkan atau membakar KTP-el yang rusak tersebut. Tjahjo juga mengatakan ingin melibatkan polisi untuk mengusut tuntas kejadian yang menurut dugaannya ada unsur sabotase.

“Selasa besok harus selesai usulan mutasi pejabat Dukcapil yang harus bertanggung jawab, di-non-job-kan. Saya berpendapat sebagai Mendagri, ini sudah bukan kelalaian, tapi sudah unsur kesengajaan, saya meminta pihak kepolisian mengusut tuntas.

Fakta adanya informasi simpang siur

Perbedaan keterangan antara Dirjen Dukcapil Zudan Arif dan Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo semakin menguatkan aroma penyalahgunaan KTP-el yang tercecer di Salabenda tersebut.  Hal itu dirasakan oleh politisi dari Gerinda dan Partai Keadilan Sejahtera. Lewat media social, Ketua Bidang Advokasi dan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebut soal kemungkinan munculnya ghost voter.

“Pasal 348 UU Pemilu, jelas bahwa E KTP bisa digunakan untuk nyoblos walau tidak masuk DPT atau DPTb, makanya audit E KTP tercecer harus libatkan DPR dan publik,”

Sementara itu, politisi PKS penggagas gerakan dan hastag 2019 Ganti Presiden, Mardani Ali Sera, juga mempertanyakan KTP-el yang tercecer dilaporkan beralamat di Sumatera Selatan.

“Setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di kelurahan atau kecamatan. Kenapa ada di Jabar?”

Fakta yang terungkap di lapangan setelah melakukan penelusuran. Pada sopir truk yang mengangkut KTP-el itu terungkap bahwa sopir tidak mengetahui detail barang yang diangkutnya itu terdapat KTP-el. Pak Juri yang merupakan sopir truk pengangkut KTP-el juga bukan merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana yang diungkapkannya pada acara ILC pada selasa malam (29/5).

Selain itu terungkap juga bahwa KTP-el yang ditemukan dan dinyatakan rusak yang dikonfirmasi dari identitas yang tertera an Retno Herianto yang beralamat di Sumatera Selatan. Pihak keluarga menyatakan bahwa KTP-el milik Retno Herianto masih digunakan dan tidak pernah melakukan pergantian KTP-el.

Analisa Hukum

Dalam Pasal 64 ayat (8) UU No. 24 tahun 2013  tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa  Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak,atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Mencermati pasal ini, perubahan atau pergantian KTP-el dapat dilakukan jika telah ada laporan pemilik KTP-el kepada instansi pelaksana. Sehingga terbitnya KTP-el an Retno Herianto dan ditemukan tercecer di Salabenda patut dicermati ada upaya melakukan penerbitan  KTP-el yang menurut pasal 96 dapat dipidana penjara selama 10 tahun

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut terdapat rujukan pasal 5 huruf  f dan g  yang mana pada substansi materi dari pasal 5 adalah wewenang pemerintah untuk  (f) menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; dan  (g) menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana;

Sebagai dokumen perseorangan yang bersifat privacy data KTP-el wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Ini semakin menguatkan bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk  Menjaga dan memastikan data dokumen perseorangan yang ada dalam KTP-el tidak disalahgunakan.

KTP dapat dimasukkan sebagai kategori arsip umum yang menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang dapat dilakukan pemusnahan sehingga alasan tidak dilakukan pemusnahan karena belum ada dasar hukum sebagaimana keterangan  Zudan Fakhrullah yang dirilis dalam liputan6 pada senin (28/5)

“Pemusnahan barang milik negara ini sedang kami konsultasikan dengan Itjen (Inspektorat Jenderal Kemendagri) agar kami tidak salah. Hari ini sedang disusun permendagri ya, sehingga kami punya dasar hukum yang kuat kalau nanti harus membakar, memusnahkan,”

Harafan yang besar bahwa dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu atau dipalsukan KTP-elnya, bahwa dalam  KTP-el tersebut telah dimasukkan kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk ternyata tidak menjadi jaminan jika ada oknum yang mau menggunakan KTP-el tersebut untuk disalahgunakan. Baik untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan politis.

Kenapa tidak? mulai dari sopir pengangkutan yang tidak dilakukan oleh Pegawai Kemedagri atau setidak-tidaknya ada pegawai kemendagri yang melakukan pengawalan pengangkutan, sampai temuan fakta bahwa  nama KTP-el yang tidak pernah dilakukan pergantian akan tetapi ditemukan tercecer adalah fakta hukum yang sangat jelas bahwa terjadi penyalahgunaan. kita sama menantikan kejelian aparat kepolisian untuk mengungkap KTP-el yang ditemukan ini sebagai bentuk penyalahgunaan dan merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Meskipun sudah dinayatakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal yang dirilis tempo bahwa  dipastikan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus KTP-el  di Jalan Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 26 Mei 2018.