loading...
Empat Koruptor PPID Anambas Divonis Ringan | We Give The Real Solutions

Empat Koruptor PPID Anambas Divonis Ringan

TANJUNGPINANG – Empat terdakwa korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas tahun 2011 divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (16/12/2015).

Keempat terdakwa itu adalah mantan Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Surya Dharma Putra, Kabid Infrastuktur Kawasan Perbatasan Daerah Elfian, Staf bidang Infrastuktur Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Anambas Welly Indra, dan Kepala Kantor Cabang Pembantu BNI Tarempa Handa Rizky. Keempatnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti bersalah melanggar pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

Bedanya, hanya Handa Rizky yang tidak dibebani untuk mengganti uang kerugian negara. Sebelumnya JPU menuntut Handa Rizky dengan 5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU juga membebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp400 juta dari total Rp4,8 miliar. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan akan dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan.

Majelis hakim membebankan kepada Surya Dharma untuk mengembalikan uang kerugian dalam kasus ini. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari menuntut hukuman selama 4 tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terhadap Elfian, majelis hakim membebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,75 miliar. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan akan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Sebelumnya JPU menuntut Elfian 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider 5 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar dari total Rp4,8 miliar. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan akan dijatuhi pidana selama 1 tahun 9 bulan.

Sementara terhadap Welly Indra, majelis hakim membebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800 juta. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan diganti dengan penjara 2 tahun 6 bulan. Sebelunya JPU menuntut Welly 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider 5 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp800 juta. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan dijatuhi pidana selama 1 tahun 9 bulan.

Atas vonis tersebut, JPU Noviandri maupun para terdakwa menyatakan masih pikir-pikir, apakah akan menerima atau banding.

“Upaya hukum masih ada, kami menyatakan pikir-pikir,” ujar Noviandri.