Giliran Kios Liar Simpang Kara Akan Dibongkar

BATAM — Tim Terpadu kembali akan membongkar kios-kios liar di Batam. Setelah Bundaran Tropicana dan Simpang Frangky, kini giliran kios liar Simpang Kara Batam Centre.

“Pastinya minggu ini, sudah SP tiga,” kata Ketua Tim Terpadu Syuzairi kepada wartawan saat ditanyakan kelanjutan rencana pembongkaran kios liar, Sabtu (7/5/2016).

Kios liar Simpang Kara sudah dibangun dua tahun lalu. Sejak awal dibangun, keberadaan kios liar permanen ini terus memicu polemik dan penolakan warga. Alasannya, lahan yang digunakan untuk bangunan kios adalah lahan hijau, berada di antara jalan utama dan drainase.

Penolakan dilakukan warga sekitar dengan memasang spanduk penolakan di sekitar lokasi, demo ke Pemko Batam, hingga mengadukan ke DPRD Batam. Protes warga kemudian mereda setelah Wali Kota Batam Rudi yang saat itu masih menjabat Wakil Wali Kota meminta sembilan kios yang sudah dibangun secara permanen dibongkar.

Namun pengelola kios berhasil mengelabui warga saat pembongkaran tersebut. Pembongkaran seolah formalitas saja, hanya dilakukan pada atap empat kios. Sementara bangunan dibiarkan tetap berdiri kokoh. Sedangkan lima kios lainnya, tidak dibongkar.

Saat pembongkaran atap kios, Rudi ikut menyaksikan di lokasi. Rudi kemudian pergi, setelah pengelola menurunkan satu persatu atap empat kios tersebut.

Kepergian Rudi beserta para warga yang protes dan wartawan itu dimanfaatkan pengelola kios untuk menghentikan pembongkaran. Dan kini, sembilan kios yang dulunya diminta untuk dibongkar telah beroperasi kembali. Ditambah puluhan kios baru yang dibangun berjajar di samping sembilan kios lama tersebut. Saat ini totalnya sekitar 40 kios permanen di kawasan itu.

Berdasarkan peraturan daerah (perda), Pemko Batam melarang pembangunan di atas lahan hijau (buffer zone). Apalagi di kawasan Simpang Kara, semakin mempersempit badan jalan, berpotensi menyebabkan banjir, dan menjadikan kawasan sekitar semrawut. Warga menilai Pemko Batam tidak tanggap menegakkan perda dan seolah membiarkan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gesekan antara pengelola kios dan warga tersebut.

Dibangunnya kembali kios PKL baru di Simpang Kara yang jelas-jelas tidak sesuai ketentuan ini menimbulkan kecurigaan warga. Oknum pejabat Pemko Batam dicurigai membekingi pengelola yang berani membangun kios PKL baru tersebut.

Menurut warga, kios-kios liar permanen ini dijual pengelola dengan harga belasan juta perkios. Harga jual ini hanya untuk bangunan kios dengan ukuran sekira 3×4 meter, tidak termasuk pintu rolling door dan biaya pemasukan listrik.

Selain di Simpang Kara, pembangunan kios liar permanen juga terjadi di kawasan depan Rusun Anggrek Tanjungpiayu. Puluhan kios ini tidak pernah ditertibkan meski dibangun di atas lahan hijau sejak tiga tahun lalu. (eki)