loading...
Gubernur Murka, Pemko Batam Hambat Perizinan | We Give The Real Solutions

Gubernur Murka, Pemko Batam Hambat Perizinan

TANJUNGPINANG – Sinergi antar instansi dalam menumbuhkan investasi di Batam belum terjalin dengan baik. Buktinya, upaya Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana untuk menyinergikan instansi terkait dalam mengoptimalkan pelayanan kepada investor gagal. Dari tiga instansi yang diundang, hanya Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Kepri dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang hadir, sedangkan Pemko Batam enggan datang.

Agung sengaja mengundang ketiga instansi tersebut untuk mengetahui perkembangan investasi di Batam selama setahun terakhir, meliputi jumlah investor yang masuk, modal yang ditanamkan, dan dimana saja lokasinya. Seharusnya masing-masing instansi membuat laporan perkembangan investasi itu untuk mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi dan dibenahi dalam meningkatkan pertumbuhan investasi.

“Kalau seperti ini kan repot, dari BPM saja diwakilkan Kabagnya, sementara dari BP Batam ada hadir justru dari Pemko Batam malah tidak hadir. Bagaimana mau menyelesaikan permasalahan bila tidak sinergis seperti ini,” ujar Agung usai menggelar pertemuan di Gedung Daerah Kepri di Tanjungpinang, Senin (28/12/2015).

Ketidakhadiran pejabat ataupun perwakilan Pemko Batam dalam pertemuan itu memicu murka gubernur. Mengingat salah satu pembahasan pertemuan adalah tentang hambatan yang dirasakan investor dalam mengurus perizinan.

Ribetnya perizinan ini dirasakan sejumlah insvestor Penanaman Modal Asing (PMA). Bahkan ada PMA yang sudah tujuh tahun mengajukan izin lokasi ke Pemko Batam namun tak kunjung kelar sampai sekarang. Padahal PMA itu sudah mengantongi rekomendasi Kementerian Perekonomian dan instansi terkait.

“Saya sangat menyangkan karena dari pihak Pemko Batam tidak hadir dalam pertemuan ini, sehingga belum ada penjelasan resmi terkait perusahan Nobelis, PMA yang akan mengembangkan usaha di Batam,” terangnya.

Menurut Agung, tak ada alasan bagi instansi terkait untuk tidak menerbitkan izin, asal tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Dalam pertemuan terungkap bahwa salah satu hambatan itu adalah belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ia menilai RTRW itu tak lagi menjadi hambatan. Sebab sudah ada aturan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun. Gubernur juga sudah mengajukan draf RTRW itu ke DPRD. Dalam draf itu juga memuat arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur bahwa areal tersebut merupakan area penggunaan lainnya (APL). Artinya lahan bisa digunakan, karena tak lagi dianggap sebagai hutan.

“Sepengetahuan saya, terkait RTRW Provinsi secara konsep sudah diajukan gubernur ke DPRD, tinggal dibahas saja,” katanya.

Agung mengingatkan agar instansi terkait, baik Pemko Batam maupun BP Batam tidak menggantung pelayanan perizinan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Batam. Terlebih investor itu adalah PMA. Jika tidak ada kepastian pelayanan, maka kepercayaan PMA akan pudar dan bisa memilih keluar dari Indonesia.

“Jelaskan saja yang sebenarnya, apabila bisa ya katakan bisa, bila tidak katakan tidak. Cara kerja seperti ini kan tidak bagus, menggantung PMA. Masa sampai bertahun-tahun hal ini tidak beres, apa kerja mereka?” kata Agung.

Perizinan di Kota Batam dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP). SKPD ini terbentuk berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di lingkungan Pemko Batam tertanggal 12 Maret 2014.

Buruknya pelayanan publik di Batam juga terungkap dari penilaian Ombudsman. Lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini menempatkan Batam di peringkat 22 dari 50 kota se-Indonesia. Batam masuk zona kuning dengan tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik kategori sedang.

Bahkan dari 9 produk layanan publik di 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai, hanya 1 SKPD yang masuk kategori zona hijau. Sedangkan 3 SKPD lagi masuk kategori zona kuning dan 3 SKPD lainnya masuk kategori zona merah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2 SKPD. Ketiga SKPD yang masuk zona merah itu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar dan Usaha Kecil Menengah (PMP KUKM), serta Dinas Sosial dan Pemakaman.

Di BPM PTSP, sejumlah pelayanan dianggap belum memenuhi sembilan variabel penilaian, seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kinerja, pengelolaan pengaduan, dan lainnya. Buruknya pelayanan publik di BPM PTSP di antaranya terdapat pada pelayanan pengurusan izin usaha industri mendapat nilai 45,50, izin mendirikan bangunan 49,50, dan izin praktik dokter 45,50.

“Penilaian kepatuhan pelayanan publik dilakukan oleh tim melalui metode observasi tertutup tanpa pemberitahuan. Jadi penilaian dilakukan sangat rahasia dan obyektif. Kami merekomendasikan agar wali kota memberikan teguran kepada SKPD yang belum memnuhi standar pelayanan publik,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Kepri, Yusron Roni di Gedung Graha Pena Batam Centre, Selasa (22/12/2015).

Yusron menjelaskan, melalui metode observasi tertutup itu, Ombudsman mengambil 17 sampel produk pelayanan di 8 SKPD di Kepri dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan selama bulan Maret hingga Mei 2015 dan tahap kedua pada Agustus hingga Oktober 2015. Di 7 kabupaten/kota di Kepri, sampel hanya diambil di Kota Batam, Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan. Ketiga kabupaten/kota ini sengaja dipilih karena berdekatan dengan ibukota Provinsi Kepri.

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman tersebut, Kota Batam, Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan belum ada yang mendapat “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”, hingga akhir tahun 2015. Batam peringkat 22 dan Tanjungpinang peringkat 26 dari 50 kota se-Indonesia. Sedangkan Bintan peringkat 20 dari 60 kabupaten se-Indonesia.

“Dengan fakta yang ada saat ini serta berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Pusat, kita harapkan Pemko Batam, Tanjungpinang, Pemkab Bintan, dan Pemprov Kepri mau untuk lebih berbenah. Jadikan hasil penelitian serta penilaian Ombudsman ini sebagai stimulus, sekaligus rujukan bagi terbangunnya pelayanan publik yang prima,” terangnya.

Dikonfirmasi wartawan terkait buruknya pelayanan publik tersebut, Kepala BPM PTSP Batam Gustian Riau mengaku selalu mengikuti standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Ia berjanji akan berusaha memperbaiki pelayanan ke depannya, seperti dengan mengoptimalkan sistem online dan mengadakan mobil pelayanan izin keliling untuk mempermudah masyarakat mengurus izin.

“Kami selalu memberikan pelayanan terbaik dan pembenahan akan terus dilakukan, baik dengan perbaikan sistem maupun peningkatan layanan,” katanya.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, Yuda yang didampingi Kepala Inspektorat Kota Batam, Achmad Arfah serta Jofrizal, dari perwakilan Inspektorat Kabupaten Bintan menyatakan, penilaian yang dilakukan Ombudsman itu akan dijadikan sebagai salah satu referensi meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya.

“Kami mengapresiasi hasil pengujian dan investigasi Ombudsman terhadap kepatuhan aparatur pemerintah di Kepri. Ini akan kami jadikan acuan demi peningkatan sistem pelayanan publik ke depannya,” kata Yuda. (sumber: www.batamekbiz.com)