Hubertus pangkas rambut

Gugatan Pilkada Kepri dan Karimun Ditolak MK

BATAM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun. Penolakan itu dibacakan mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat (22/1/2016).

“Amar putusan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Permohonan perkara hasil Pilkada Provinsi Kepri diajukan tim dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH). Sedangkan permohonan perkara hasil Pilkada Kabupaten Karimun diajukan tim dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Raja Usman Azis-Zulkhainen.

Ada empat hal yang menjadi pokok perkara gugatan SAH ke MK dengan nomor perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016 itu. Di antaranya dugaan keterlibatan TNI AD, politik uang, ijazah yang dianggap tidak memenuhi syarat, dan adanya selisih 52.655 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selisih itu hanya ditindaklanjuti oleh KPU Kepri sebanyak 10.060 pemilih, sehingga masih ada 42.562 pemilih tidak masuk DPT.

Atas permasalahan itu, SAH mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kepri tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pilgub Kepri 2015. Pasangan SAH juga meminta MK memerintahkan KPU untuk mengadakan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kepri 2015 di seluruh TPS di Kota Batam dan Tanjungpinang.

Dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Kepri di Tanjungpinang Jumat (18/12), pasangan Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Sanur) memenangkan Pilgub Kepri. Sani-Nurdin memperoleh 347.515 suara (53,20 persen) dan pasangan Soerya-Ansar mendapat 305.688 suara (46,80 persen).

Sementara gugatan Raja Usman Azis-Zulkhainen dalam Pilbup Bintan ke MK terdaftar dengan nomor perkara 44/PHP.BUP-XIV/2016. Pokok perkara pasangan calon nomor urut 3 ini, salah satunya adalah adanya penolakan 8 partai politik untuk mengusung pemohon sebagai kandidat Bupati, karena parpol tersebut sudah dipengaruhi dan mempunyai komitmen dengan kandidat nomor urut 1, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim. Kecewa, pemohon akhirnya mengajukan diri menjadi Calon Bupati lewat jalur independen.

Mahkamah menilai gugatan perkara yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat persentase selisih suara maksimal 2 persen antara pemohon dengan peraih suara terbanyak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 1-5/2015.

Menanggapi hal tersebut, calon Gubernur Kepri Soerya Respationo mengajak seluruh pendukungnya untuk legawa. Menurutnya, sebenarnya SAH tidak kalah, tapi terganjal pasal 158 yang mengatur tentang ambang batas sebagai syarat pengajuan permohonan ke MK, sehingga permohonan SAH tidak diterima.

“Keadilan substansinya belum diperiksa, terkait 872 alat bukti yang meliputi saksi, rekaman video, dan dokumen lain,” katanya.

Sementara itu relawan Sanur menyambut putusan MK terkait perkara perselisihan hasil Pilgub Kepri dengan ramai-ramai memangkas rambut dan memotong 10 ekor kambing. Pangkas rambut itu dilakukan relawan di rumah pemenangan Sanur di Ruko Royal Sincom Batam Centre dengan pengawalan polisi. Sedangkan pemotongan kambing akan dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (Stidki) Al Azis Batam Centre.

“Ini merupakan bentuk syukur kami dan wujud kecintaan kami kepada ayah kita, Sani,” kata Koordinator Hubertus LD.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *