loading...
Ini tanggapan KPU Kepri tentang hadirnya TNI | We Give The Real Solutions

Ini tanggapan KPU Kepri tentang hadirnya TNI

TANJUNGPINANG – Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin menyatakan, kehadiran anggota TNI AD di kantor kecamatan tak mengganggu proses rekapitulasi suara yang dilakukan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK). “Proses rekapitulasi suara berjalan normal, sampai hari ini tidak ada kendala,” ujarnya, Sabtu (12/12/2015).

Namun Said menolak mengomentari apakah pengamanan tahapan rekapitulasi suara dibutuhkan campur tangan anggota TNI AD, selain polisi. “Kalau persoalan itu silakan tanyakan kepada Polda Kepri, saya tidak berhak menjawabnya,” ucapnya.

Tim pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) merasa keberatan hadirnya anggota TNI di sekitar kantor kecamatan dalam proses rekapitulasi suara. Bahkan juga beredar video perdebatan antara anggota tim pemenangan pasangan nomor urut dua dengan anggota TNI di salah satu kantor kecamatan di Batam.

Dalam video perdebatan itu, Ari Gudadi, salah seorang tim pemenangan SAH menyatakan kehadiran oknum anggota TNI AD meresahkan warga. Sementara oknum anggota TNI AD tersebut balik mempertanyakan warga mana yang merasa resah. Kehadiran anggota TNI justru ingin membantu pihak kepolisian dan menjaga stabilitas daerah serta memberi kenyamanan kepada masyarakat.

Sebelumnya Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP, Sirra Prayuna juga menyampaikan keberatan dan membeberkan beberapa rangkaian peristiwa yang mengungkap keterlibatan anggota TNI dalam pilkada serentak 2015. Bahkan, keterlibatan dalam politik praktis di pilkada patut diduga secara struktural/komando yang diduga ditarik-tarik untuk mengondisikan kepentingan tertentu, seperti terjadi dalam Pilkada Kepri.

“Di Kota Batam, TNI melakukan panggelaran kekuatan yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis,” katanya.

Sirra juga mengatakan bahwa telah terjadi intimidasi oleh anggota TNI atas nama Serka AGUSTIN (Babinsa Kelurahan Bengkong Sedai) terhadap Koordinator Saksi Pilkada 2015 yang juga merupakan Pengurus PAC PDI Perjuangan Alex. Peristiwa tersebut melibatkan tujuh orang anggota TNI dengan cara datang ke rumah Alex dan memaksa Alex naik ke mobil dan dibawa ke Kantor Kodim dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan atas tuduhan money politic.

“Peristiwa itu mengakibatkan persiapan tim pemenangan yang akan menyiapkan saksi menjadi terganggu dan tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Bentuk keterlibatan lainnya adalah tindakan Komandan Kodim Batam yang telah mengumumkan secara terbuka tentang telah dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap Alex melalui media massa cetak dan elektronik. “Hal tersebut menunjukkan secara nyata tindakan TNI yang melakukan/bertindak sendiri tanpa menghiraukan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilukada, khususnya mengenai kewenangan GAKUMDU,” jelasnya.

Ditambahkan dia, tindakan TNI melanggar Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pasal 4 (2). “Kemudian Pasal 5 (2) yang menyatakan TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” sambungnya.

Tindakan TNI di Pilkada Kepri tersebut juga melanggar Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 angka (2) huruf b angka 10 dan Pasal 39 angka 2 serta Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU RI No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. “Mereka juga nyata-nyata melakukan pelanggaran atas Delapan Wajib TNI, khususnya angka 7, yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat,” bebernya.

Merasa dirugikan, BBHA Pusat DPP PDIP telah melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu RI dengan nomor Penerimaan Laporan/Tanda bukti Penerimaan laporan: 010/LP/PGBW/XII/2015 pada tanggal 10 Desember 2015.

“Kami meminta kepada Bawaslu RI untuk dapat memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam permasalahan dimaksud,” pungkasnya.