loading...
Izin Kegiatan Ditolak, KNPI Desak Kapolda Kepri Dicopot | We Give The Real Solutions

Izin Kegiatan Ditolak, KNPI Desak Kapolda Kepri Dicopot

BATAM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab menyayangkan sikap Kapolda Kepri yang tidak mengeluarkan izin kegiatan yang dilakukan DPD KNPI Provinsi Kepri. Alasan tidak dikeluarkan izin itu adalah dualisme kepengurusan DPP KNPI.

“Langkah tersebut menyalahi UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,” ujarnya, Minggu (22/11/2015).

Hari ini DPD KNPI Provinsi Kepri akan melaksanakan pelantikan pengurus hasil Musda KNPI Kepri pada 26-27 September 2015 yang memilih Ketua Umum Banjar Ahmad secara aklamasi. Kegiatan akan dilaksanakan Minggu (22/11/2015) di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal. Selain pelantikan pengurus, DPD KNPI Kepri juga akan menggelar jalan santai berhadiah satu unit mobil dan lima motor serta menandatangani nota kesepahaman pemberantasan narkoba di Kepri dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Kepri.

Sirajuddin menjelaskan, sesungguhnya tidak ada dualisme kepengurusan DPP KNPI. DPP KNPI hanya satu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Rifai Darus, hasil Kongres Pemuda/KNPI XIV Jayapura-Papua. Adapun klaim atas nama DPP KNPI yang dilakukan segelintir orang telah diproses di Krimsus Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan, harusnya Kapolda Kepri bijak melihat permasalahan keabsahan DPP KNPI. Sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan DPP KNPI Hasil Kongres Pemuda/KNPI XIV Jayapura-Papua, harus dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan, bukannya ikut terseret dalam issue dan klaim atas ketidakbenaran itu.

“Negara ini negara hukum. Kapolda Kepri harus berdiri di atas kebenaran berdasarkan aturan atau UU yang berlaku, bukannya Kapolda Kepri menunjukan keberpihakan dan melindungi ketidakbenaran,” imbuhnya.

Seyogyanya, lanjut Sirajuddin, Kapolda Kepri menjadi ujung tombak penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Apalagi aktivitas kepemudaan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Provinsi Kepri sangat positif, harusnya justru disupport.

Kegiatan Pelantikan DPD KNPI Provinsi Kepri, diselingi dengan kegiatan jalan sehat, itu merupakan bagian dari membangun soliditas antar pemuda. Bagaimana negara ini bisa maju, kalau kegiatan yang dilakukan oleh anak muda di negeri dihambat oleh aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian.

“Kami tetap menjalankan kegiatan tersebut, walaupun support dari pihak Polda Kepri tidak mengeluarkan ijin, toh kegiatan yang kami lakukan bukan kegiatan makar atau menganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Menurut Sirajuddin, kegiatan Pelantikan DPD KNPI Kepri ini adalah hal yang baru dalam budaya KNPI. Pelantikan diawali dengan jalan sehat bersama pemuda dan masyarakat. Ini bagian dari mendekatkan KNPI di tengah-tengah pemuda dan masyarakat.

“Perilaku Kapolda seperti ini saya kira tidak layak menjadi pengayom masyarakat, sebaiknya Kapolri mengambil tindakan tegas untuk mencopot Kapolda Kepri,” pungkas Sekjend DPP KNPI yang juga Wakil Sekjend DPP Partai Golkar itu.