loading...
Izin Kepemilikan Hunian bagi Orang Asing Dipermudah | We Give The Real Solutions

Izin Kepemilikan Hunian bagi Orang Asing Dipermudah

BATAM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempermudah perizinan kepemilikan hunian bagi orang asing. Kepemilikan hunian itu dapat berupa rumah tunggal ataupun rumah susun dan hanya diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.

Menteri ATR/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, aturan kepemilikan hunian bagi orang asing dikeluarkan untuk mendorong iklim investasi di Indonesia. Selama ini, investor asing membutuhkan fasilitas perumahan untuk mendukung bisnis mereka di Indonesia.

“Ini bagian kemudahan perizinan. Kita berikan percepatan, ketepatan, dan kepastian bagi investor,” ujar Menteri Ferry usai menerima penghargaan Wira Bhakti Praja Utama dari Real Estate Indonesia (REI) di Batam, Kamis (14/4/2016) malam.

Ketentuan kepemilikan hunian bagi orang asing itu diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa pembelian hanya berlaku untuk pembelian baru langsung dari pengembang atau pemilik tanah, bukan pembelian dari tangan kedua.

“Harus yang baru agar ada semangat membangun dan pasar properti tumbuh,” kata Ferry.

Pemerintah juga mengatur harga minimal hunian yang dapat dimiliki orang asing. Harga minimal mengacu pada harga tertinggi dari wilayah tersebut. Ferry mencontohan, untuk wilayah DKI Jakarta, harga rumah tinggal yang dapat dimiliki orang asing harus lebih dari Rp10 miliar dan untuk rumah susun Rp5 miliar. Penghitungan harga minimal mengacu pada harga zona tanah dan harga pasaran properti di wilayah tersebut, sehingga harga minimal di Jakarta akan berbeda dengan daerah lain.

Meski berstatus hak pakai, Ferry menegaskan bahwa investor asing tidak akan dipersulit untuk mengajukan perpanjangan. Selama mereka masih melakukan bisnis di Indonesia, perpanjangan kepemilikan dapat dilakukan.

Hunian juga dapat diwariskan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia. Namun apabila orang asing ataupun ahli waris tidak lagi memiliki izin tinggal atau meninggalkan Indonesia, maka pemerintah memberikan jangka waktu 1 ahun agar hunian tersebut dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

“Tidak boleh disewakan, kalau ditemukan akan kita cabut haknya,” ujarnya.

Jika dalam jangka waktu 1 tahun hak atas rumah dan tanahnya belum dilepaskan atau dialihkan, maka akan dilelang oleh negara atau menjadi milik pemegang Hak Milik atau Hak Pengelolaan. Hasil lelang diberikan kepada orang asing atau ahli waris setelah dikurangi biaya lelang ataupun biaya lain yang telah dikeluarkan.