Jaksa Bidik Kasus Lelang Sampah dan Anggaran Humas Batam

BATAM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akan mengevaluasi lagi beberapa perkara yang lama mengendap. Di antara perkara yang akan dilanjutkan lagi penanganannya itu adalah kasus-kasus dugaan korupsi di SKPD Pemko Batam. Yaitu lelang pengangkutan sampah di Dinas Kebersihan dan Petamanan (DKP), penggunaan anggaran publikasi di Humas Pemko Batam, dan perkara di lingkungan Dinas Perhubungan Batam.

“Nanti akan kami evaluasi, kira-kira bisa diajukan ke penuntutan atau tidak,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Batam Muhammad Iqbal kepada wartawan, Jumat, 20 Mei 2016.

Sebelumnya Kejari Batam juga menindaklanjuti proses hukum perkara lama, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Batam. Dalam penanganan kasus ini, kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka, Direktur RSUD Fadilla Malarangan dan rekanan Rd.

Sementara dalam kasus dugaan korupsi lelang pengangkutan sampah di DKP Batam tahun 2011-2015, sudah dilaporkan elemen masyarakat sejak lama. Disinyalir ada permainan antara pemenang lelang dan petinggi Pemko Batam waktu itu yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp100 miliar.

Kejaksaan sudah memeriksa 20 saksi dalam kasus itu, mulai dari pejabat DKP dan 16 sopir perusahaan pemenang lelang sampah, PT Royal Gensa Asih (RGA). Dalam waktu dekat kejaksaan kembali akan melanjutkan pemeriksaan saksi dalam kasus ini.

“Pemeriksaan terhadap para saksi akan dilanjutkan dalam waktu dekat,” kata Iqbal.

Begitupun dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran publikasi Humas Pemko Batam. Sebelumnya kejaksaan sudah memanggil sejumlah pihak, termasuk Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata pada Januari 2014 lalu.

“Saya akan evaluasi lagi, sejauh mana perkembangan kasus itu,” kata Iqbal. (wan)