Direktur RSUD Batam Fadillah

Jaksa Lidik Kasus Alkes RSUD Batam

BATAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akhirnya bergerak untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatah (alkes) tahun anggaran 2011 di RSUD Embung Fatimah Batam. Kasus ini kembali mencuat setelah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam, drg Fadillah RD Malarangan, Kamis (14/1/2016) setelah menjadi tersangka sejak Mei 2015 silam.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam Muhammad Iqbal mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri menemukan adanya kerugian negara sekira Rp5,6 miliar. Pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka atas kerugian negara itu.

“Dalam waktu dekat, penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kami segera menetapkan tersangkanya,” ujar Iqbal di Batam, Rabu (27/1/2016).

Fadillah terbelit kasus pengadaan alat kesehatan, kebidanan, dan kedokteran di RSUD Batam yang didanai APBN 2011. Awalnya tim Bareskrim menduga kerugian negara mencapai Rp18 miliar. Namun setelah diperiksa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara menyusut sekira Rp5.604.815.696. Sebagai barang bukti, Bareskrim juga menyita uang tunai sebesar Rp194 juta.

Fadillah merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kasus ini. Sebagai PPK ia hanya mengikuti tawaran harga dari distributor, tanpa mengecek harga pasaran peralatan yang akan dilelang. Hal ini bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Panitia pengadaan kemudian menetapkan tiga perusahaan telah memenuhi syarat, yakni PT Masmo Masjaya sebagai pemenang lelang, serta PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia sebagai pendamping pemenang lelang.

Fadillah disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Fadillah, tersangka lain dalam kasus itu adalah Fransisca Ida Sofia Prayitno yang kini buron dan Ali Arno Daulay (almarhum).

Kejari Batam sudah memeriksa 20 saksi dalam kasus ini, termasuk beberapa rekanan rumah sakit. Iqbal membantah penanganan kasus ini tumpang tindih dengan yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, karena adanya dugaan kerugian negara yang bersumber dari APBD.

“Ada indikasi sumber anggaran berasal dari APBD, kalau Mabes (Polri) kan anggaran APBN,” jelasnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *