Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Kasus Bansos Natuna

BATAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri masih membutuhkan data tambahan terkait berkas perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemkab Natuna tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan negara Rp3,2 miliar. Demikian diungkapkan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Budiman, Rabu, 18 Mei 2016.

“Kejati Kepri meminta tambahan data dari berkas yang sebelumnya sudah kami kirimkan. Kami masih melengkapinya,” ungkapnya.

Arif menjelaskan, data tambahan itu diperlukan untuk melengkapi berkas Muhammad Nasir dan Erianto, dua tersangka dalam kasus bansos tersebut. Muhammad Nasir adalah Ketua LSM Badan Perjuangan Minyak dan Gas (BP Migas) Natuna. Ia diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri pada 13 April 2016, karena tidak mempertanggungjawabkan pengunaan dana bansos yang diterimanya pada 2011-2014 sekitar Rp4 miliar lebih.

Sedangkan Erianto adalah Bendahara LSM BP Migas Natuna. Anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat dapil Natuna dan Anambas ini ditahan Polda Kepri sejak 21 April 2016. Ia berperan menyusun proposal, mencairkan, menikmati, dan membuat laporan fiktif.

Menurut Arif, tambahan data yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas tersebut tidak banyak. Sehingga dipastikan, tidak memerlukan waktu lama untuk melengkapi berkas tersebut.

“Secepat mungkin kami lengkapi agar bisa segera P-21 (lengkap),” katanya.

Dalam kasus ini, ada sekitar 40 saksi yang telah diperiksa, termasuk sejumlah pejabat di Kabupaten Natuna. Kepolisian masih fokus terhadap berkas kedua tersangka, namun tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan untuk mencari adanya tersangka lain.

Penyaluran dana bansos di Natuna ini diduga melibatkan permainan banyak pihak, terutama oknum DPRD dan pejabat Pemkab Natuna. Peran oknum DPRD adalah untuk memuluskan agar proposal yang diajukan masyarakat atau kelompok dapat diakomodir. Dari proposal yang cair, maka ada jatah yang akan diberikan untuk oknum DPRD yang telah memberikan bantuan tersebut. (ronal)