Jangan Ada Sweeping

BATAM — Buruh Batam diminta tidak melakukan sweeping dan tetap menjaga ketertiban dalam mogok nasional yang memasuki hari ketiga, Kamis (26/11/2015). Kenyamanan dan keamanan pihak lain, terutama pengusaha juga harus dihargai selama aksi.

“Saya imbau untuk santun, semua punya hak yang sama dan jangan ada sweeping,” ujar Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari.

Pada hari kedua mogok nasional, Rabu (25/11/2015), polisi mengamankan 10 buruh dari Tim Rajawali SPSI Batam yang diduga melakukan sweeping di perusahaan yang ada di kawasan industriBatuampar. Mereka langsung dibawa ke Mapolresta Barelang dan menjalani pemeriksaan di ruang unit VI Satreskrim Polresta Barelang.

“Jika terbukti melakukan sweeping mereka bisa ditindak. Kalau tidak terbukti akan kami bebaskan,” ujar Kapolresta Barelang Kombes Asep Safrudin.

Edi, seorang buruh yang diamankan membantah telah melakukan sweeping. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan security perusahaan untuk masuk dan menjemput rekannya sesama anggota SPSI.

“Kami bukan sweeping atau merusak, hanya menjemput anggota SPSI di perusahaan,” ujarnya.

Mogok nasional dilakukan buruh Batam untuk menolak penetapan Upah Minimum Kota (UMK) sesuai PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan peraturan tersebut, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menetapkan UMK Batam sebesar Rp2.994.111, tanpa upah sektoral atau kelompok.

Buruh tidak terima dan meminta pemerintah menghapus PP No 78/2015. Dalam PP No 78/2015 ini perhitungan besaran upah buruh ditentukan dari variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama. Perhitungannya, upah minimum (Umn) = upah minimum tahun berjalan (UMPt) + {UMPt x (inflasi tahun berjalan + persentase pertumbuhan ekonomi nasional tahunan)}

PP ini juga mengatur upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara buruh dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan. Buruh menolak karena menilai besaran kenaikan UMK lebih kecil dibanding formula yang digunakan selama ini, yang mengikuti indeks kebutuhan hidup layak (KHL). Buruh juga keberatan karena penetapan upah minimum tak lagi melalui forum tripartit, yakni pengusaha, buruh, dan pemerintah, namun hanya bipatrit.

Penetapan UMK sesuai PP No 78/2015 disambut baik para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Pengusaha juga meminta agar semua pihak, termasuk buruh, menghargai keputusan tersebut dan sama-sama menjaga keamanan serta kenyamanan Batam. Jika tidak setuju, bisa menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan sejumlah pihak terhadap PP No 78/2015 itu.