Jawab Gugatan, KPU Kepri Minta Tambahan Waktu

TANJUNGPINANG – KPU Kepri meminta tambahan waktu untuk menyiapkan jawaban tertulis atas gugatan kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) dalam sidang sengketa Pilkada di kantor Bawaslu Kepri, Selasa (20/10/2015). Sidang terkait penghapusan 52.665 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam itu akhirnya kembali ditunda.

“Pihak termohon (KPU Kepri) meminta waktu tambahan untuk memberikan jawaban tertulis terkait gugatan pemohon (kuasa hukum pasangan SAH),” kata Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada di kantor Bawaslu Kepri di Tanjungpinang, Selasa (20/10/2015).

Penundaan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya dalam sidang perdana pada Senin (19/10/2015), Bawaslu juga menunda sidang lantaran termohon, Komisioner KPU Kepri berhalangan hadir.

Sidang kedua tersebut dihadiri termohon, Komisioner KPU Kepri Marsudi dan Ridarman Bay. Sementara dari pihak pemohon hadir kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua, di antaranya Sahat Sianturi dan Urip Santoso. Sidang dipimpin langsung oleh Razaki Persada dengan dua anggota Bawaslu Kepri Indrawan Rendra dan Lendrawati sebagai anggota.

Dalam pengajuan sengketa Pilkada, pemohon menggugat Surat Edaran KPU Kepri Nomor 413/KPU-Prov-031/IX/2015 perihal Evaluasi DPS dan Penetapan DPT Pilkada 2015. Surat edaran itu dinilai tidak mempunyai dasar hukum, bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Menurut pemohon, dalam UU sama sekali tidak ada mengatur tentang pemutakhiran data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Namun pemutakhiran data untuk menentukan DPT Pilkada tersebut harus berdasarkan DPT atau DP4 pada pelaksanan pemilihan terakhir atau pada Pilpres 2014 lalu.

“Kami meminta agar penetapan DPT oleh KPU Kepri pada 13 Oktober lalu dibatalkan dan dilakukan penetapan ulang,” kata Sahat.

Marsudi berjanji untuk memberikan jawaban tertulis terhadap gugatan pemohon tersebut dalam sidang berikutnya. “Besok (hari ini) kami sudah siap menyampaikan jawaban secara resmi dan akan kami sampaikan kepada Bawaslu,” ujarnya.

Bawaslu kemudian memberi waktu hingga (Rabu 21/10) hari ini kepada termohon untuk menjawab gugatan pemohon. Bawaslu juga meminta termohon agar menyiapkan jawaban dengan baik, karena waktu sidang sengketa terbatas. Waktu penyelesaian sengketa ini hanya 12 hari kalender sejak aduan masuk Bawaslu Kepri.

“Sidang kembali dilanjutkan besok (hari ini) pukul 10.00, tanpa ada undangan tertulis lagi. Karena itu diharapkan semua pihak terkait datang tepat waktu,” kata Razaki.