Jokowi Minta Novanto Ikuti Proses Hukum

JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik.

“Saya minta, saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri sarasehan “Mewujudkan Konstitusional DPD RI Tahun 2017”, yang digelar DPD-RI, di gedung Nusantara IV DPR Jakarta, Jumat 17 November 2017 pagi.

Ketua DPR itu saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika, Permata Hijau setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11) malam.

Presiden meyakini proses hukum menyangkut Setya Novanto di KPK akan terus dilakukan. “Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik,” ungkap Presiden.

Mengenai kemungkinan pergantian pimpinan DPR terkait status Setya Novanto, Presiden Jokowi tidak menjawab langsung. “Itu wilayahnya DPR,” pungkas Presiden.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto selama 20 hari ke depan. Dalam surat penahanan itu, Novanto sedianya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Namun penahanan Ketua Umum Partai Golkar itu dibantarkan karena masih harus menjalani perawatan di RSCM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penahanan dilakukan lantaran berdasarkan serangkaian bukti yang dimiliki KPK, Novanto diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP.

“Menahan selama 20 hari terhitung mulai 17 November 2017 sampai 6 Desember 2017,” kata Febri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.