loading...
Kabulkan Uji Materi Tentang Batas Jabatan Presiden dan Wapres, MK bisa lahirkan kekuasaan koruptif Baru | We Give The Real Solutions

Kabulkan Uji Materi Tentang Batas Jabatan Presiden dan Wapres, MK bisa lahirkan kekuasaan koruptif Baru

Jakarta, Solusihukum.com – Pekan ini jadi momen penting untuk negara kita. Selain ada pertemuan duo jenderal SBY dan Prabowo untuk koalisi, hari Kamis ini rencananya juga ada sidang perdana Uji materi UU Pemilu tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti diketahui uji materi itu melahirkan polemik di masyarakat, pasalnya jika dikabulkan sesuai gugatan Perindo, maka akan mengubah seluruh tatanan demokrasi negara kita.

Betapa tidak, masa jabatan wapres dan presiden bisa berulang kali asal tidak berturut-turut, yang berarti Jusuf Kalla yang sejauh ini sudah dua kali menjabat wapres bisa mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2019.

Tapi implikasinya bukan cuma itu, SBY yang baru saja tampak ‘mesra’ dengan seniornya di ABRI dulu, Prabowo akan kembali berhadap-hadapan. Pasalnya peluang presiden keenam itu untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden kedelapan terbuka. Jika melihat gelagat SBY, keinginan untuk turun palagan masih sangat besar.

Uji materi UU Pemilu oleh Perindo ini sebenarnya disayangkan banyak pihak, salah satunya Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril. Madril mengatakan jika permohonan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Perindo dikabulkan. Maka berpotensi membuka peluang munculnya kekuasaan yang koruptif.

“Jadi dalam perspektif antikorupsi tidak berlebihan bahwa kalau kita membuka posisi wakil presiden dipilih tanpa batasan, ini membuka peluang korupsi kekuasaan di lembaga kepresidenan,” kata Oce Madril pada sebuah diskusi di Jakarta tempo hari.

Aspek hukum pembatasan masa jabatan presiden maupun wapres juga dianggap sesuatu yang telah selesai sebagai syarat mutlak negara demokrasi. Hal ini jika mengacu pada sejarah pasal 7 UUD 1945 diamandemen, saat keran reformasi mengucur deras.

Coba bedakan sebelum diamandemen, pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Sesudah diamandemen berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Ada kalimat hanya untuk satu kali masa jabatan, selain itu ada semangat perubahan yang dibawa melalui amandemen tersebut dibanding pasal sebelumnya yang terkesan boleh menjabat berapa kali. Hal yang dianggap oleh Perindo dan belakangan Wapres JK mengajukan diri sebagai pihak terkait multi tafsir apakah membatasi satu periode menjabat atau berturut-turut.

Tokoh hukum Mahfud MD mengutarakan pandannya terkait polemik ini. Menurut mantan ketua MK itu, untuk menafsirkan pasal 7 UUD 1945 harus menggunakan dua sisi, yakni tafsir  gramatikal dan tafsir historis.

Tafsir gramatikal sesuai bunyi kalimat yang bisa saja diperdebatkan. Sementara tafsir historis melihat bagaimana jalannya perdebatan memaksudkan lahirnya aturan tersebut.