Komisaris PT EMR Indonesia Teng Leng Cuang memberikan kesaksian

Kasus EMR, Abaikan Mekanisme Internal

BATAM – Pemicu sengketa pidana yang membelit Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang satu persatu tersingkap. Koh Hock Liang didakwa melakukan penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar dalam kurun waktu April 2011 sampai September 2013 berdasarkan laporan Komisaris PT EMR Indonesia, Teng Leng Chuan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di Pengadilan Negeri (PN) Batam, dugaan penggelapan itu mulai diragukan kebenarannya.

Teng Leng Chuan dalam kesaksian di PN Batam, Senin (21/12/2015) mengungkapkan alasan melaporkan Koh Hock Liang berdasarkan saran seseorang yang enggan ia sebutkan namanya. Seseorang tersebut juga menginformasikan adanya kejanggalan keuangan perusahaan, khususnya dalam penjualan besi scrap.

“Ada beda antara laporan penjualan yang dilakukan perusahaan (PT EMR) dengan laporan dari pembeli barang. Saya diminta lapor ke polisi,” ungkapnya lewat penerjemah.

Teng Leng Cuang dan Koh Hock Liang sudah 30 tahun bersahabat. Dari persahabatan itu, kedua warga negara Singapura ini berkongsi untuk mendirikan perusahaan di Batam pada 2010. Komposisi sahamnya, Teng Leng Cuang 60 persen dan Koh Hock Liang 40 persen.

Kedua sahabat ini juga berteman akrab dengan Ahok, pemilik PT Batam Mitra Sejahtera (BMS) dan PT Karya Sumber Daya (KSD). Selama kurun waktu April 2011 sampai September 2013, tercatat adanya transaksi penjualan besi scrap yang dilaporkan bukan kepada PT BMS dan KSD, tapi kepada Gunung Raja Paksi. Belakangan hubungan antara Koh Hock Liang dengan Ahok memburuk. Belum diketahui apakah karena memburuknya hubungan tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari-cari kesalahan Koh Hock Liang dengan menjeratnya ke ranah hukum.

Andi Wahyudin, pengacara Koh Hock Liang menilai penangkapan dan penahanan terhadap kliennya sangat tidak wajar. Saat itu kliennya hanya ditanya identitas sewaktu proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, setelah itu langsung ditahan. Dalam tahanan Koh Hock Liang sempat mengeluh sakit dan minta pengalihan penahanan, tapi ditolak.

Teng Leng Cuang dalam kesaksiannya mengaku sudah meminta Koh Hock Liang untuk berhenti dari perusahaan. Permintaan itu disampaikan September 2014, setelah mendapatkan informasi adanya selisih laporan keuangan perusahaan. Informasi itu juga disertai dengan hasil audit eksternal. Audit tidak dilakukan di internal perusahaan atau berdasarkan penjualan dan pembayaran barang oleh PT EMR. Tapi berdasarkan audit yang dilakukan oleh perusahaan pembeli barang yang mengaku membeli dengan harga lebih tinggi.

Dari hasil audit itu juga ditindaklanjuti Teng Leng Cuang dengan menggelar rapat di internal perusahaan. Rapat diikuti lima orang, yakni Teng Leng Cuang selaku Komisaris, Koh Hock Liang selaku Direktur, pengacara Teng Leng Cuang, dan dua orang lagi. Teng Leng Cuang sengaja mengajak serta pengacaranya dan dua orang lagi, alasannya sebagai penetral atau penengah.

“September 2014 saya sudah minta dia (Koh Hock Liang) berhenti, tapi dia tidak menuruti. Lalu saya laporkan polisi,” ujarnya.

Kekesalan Teng Leng Cuang bertambah, karena ia juga mendapatkan informasi kalau Yvonne bekerja di perusahaan. Ia pun meminta Koh Hock Liang memberhentikan Yvonne yang dinilainya bakal mengancam kerugian perusahaan. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, Yvonne lah yang menjalankan seluruh operasional perusahaan.

“Yvone handel (kendalikan) semua pekerjaan, saya minta Yvonne berhenti, tapi tetap dipekerjakan. Keduanya (Koh Hock dan Yvonne) pasangan kekasih,” ungkapnya.

Hubungan bisnis antara komisaris dengan direktur sebuah perusahaan sering memicu sengketa. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kedua pihak saling terbuka dalam pengelolaan dan pembagian tugas menjalankan perusahaan, uang perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi, adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah di internal perusahaan, dan tidak adanya pihak ketiga yang berusaha memperkeruh suasana.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan tugas dan wewenang antara komisaris dan direksi (direktur). Pasal 1 angka 5 menyebutkan definisi direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 96 ayat (1) mengatur hak yang dimiliki oleh direksi perseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan kewenangan dewan komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 1 angka 6). Sementara tata cara pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian direksi dan/atau dewan komisaris diatur pada pasal 15 ayat [1] huruf h. Namun, pada dasarnya pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian direksi dan/atau dewan komisaris dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS (pasal 94 junto pasal 111).

Berdasarkan UU tersebut, hak dan kewenangan komisaris hanya sebatas memberhentikan sementara (schorsing, suspension). Pemberhentian sementara anggota direksi harus disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan (pasal 106). Dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS sekaligus memberikan kesempatan kepada anggota direksi untuk membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 hari RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Belum bisa dipastikan apakah proses penghentian sementara telah dilalui oleh Teng Leng Cuang selaku komisaris. Begitupun dengan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan. RUPS itu hanya dihadiri oleh pemegang saham, artinya hanya Teng Leng Cuang dan Koh Hock Liang, bukan dihadiri oleh pengacara atau dua orang lainnya yang bukan pemegang saham.

Apakah kerugian yang ditudingkan sebesar Rp36.866.180.700 itu adalah kesalahan atau kelalaian Koh Hock Liang? Belum jelas, karena Teng Leng Cuang dalam kesaksiannya justru menilai yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan adalah Yvonne selaku manager accounting. Teng Leng Cuang selaku komisaris juga disangsikan apakah telah menjalankan tugasnya dengan benar, yakni mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Sebab jika pengawasan benar-benar dilakukan, potensi kerugian keuangan perusahaan bisa cepat diantisipasi tanpa harus menunggu adanya informasi dari pihak eksternal.

Accounting dan HRD PT EMR Indonesia, Syair memberikan kesaksian

Accounting dan HRD PT EMR Indonesia, Syair memberikan kesaksian

Sementara berdasarkan keterangan saksi lainnya, Accounting dan HRD PT EMR Indonesia, Syair mengungkapkan adanya penggunaan uang perusahaan yang diduga untuk kepentingan pribadi oleh Teng Leng Cuang.

“Mr Teng Leng ada pinjam uang perusahaan (PT EMR Indonesia) sebanyak 150.000 dolar Singapura pada 2014, belum dikembalikan sampai sekarang. Kalau Koh Hock Liang tak pernah pinjam uang perusahaan,” katanya.

Syair mengaku baru mengetahui adanya selisih laporan keuangan perusahaan saat menjalani BAP di kepolisian. Selisih itu bukan berasal dari audit internal atau laporan keuangan yang rutin dibuatnya, tapi berdasar audit eksternal.

“Kalau dari laporan keuangan perusahaan tidak ada perbedaan. Tidak tahu selisih Rp36 miliar itu darimana. Laporan keuangan selalu saya buat rangkap tiga, dua di antaranya untuk diberikan kepada Mr Teng Leng dan Mr Koh Hock Liang,” katanya.

Accounting PT EMR Indonesia, Sriwiliati (tutupi mulut dengan handphone) usai memberikan kesaksian

Accounting PT EMR Indonesia, Sriwiliati (tutupi mulut dengan handphone) usai memberikan kesaksian

Saksi lainnya, Sriwiliati, Staf Administrasi PT EMR Indonesia juga mengaku baru mengetahui adanya selisih keuangan perusahaan mencapai Rp36 miliar dalam penjualan besi scrap saat pembuatan BAP.

“Dikasih tahu oleh Pak Fitrah, polisi,” ungkapnya.

Mendengar pengakuan tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo lalu menanyakan apakah saksi mengetahui langsung adanya selisih keuangan perusahaan dalam penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar tersebut. Namun Sriwiliati menjawab tidak tahu.

“Saya hanya melakukan penimbangan barang dan membuatkan surat jalan. Berapa harga besi scrap itu saya tidak tahu. Baru tahu kalau ada selisih saat di BAP,” jawab Sri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bani Imanuel Ginting mempertanyakan pengakuan saksi tersebut. Sebab dalam BAP, saksi menyebutkan adanya kerugian keuangan perusahaan mencapai Rp36 miliar yang berasal dari selisih penjualan besi scrap. Uang itu seharusnya masuk dalam laporan keuangan perusahaan.

“Jadi keterangan sebenarnya dari saudari saksi yang mana, yang di BAP atau disini (persidangan)?” tanya Bani.

Sri menegaskan bahwa keterangan yang sebenarnya adalah yang dipersidangan. Sebab terkait harga penjualan dan laporan keuangan perusahaan, ia sama sekali tidak tahu.

“Saya hanya bertugas menimbang barang, tidak tahu masalah uang dan harga barang. Yang tahu Manager Acounting Yvonne dan Bos (Direktur PT EMR Koh Hock Liang),” tegasnya.

Sriwiliati yang bekerja di PT EMR Indonesia sejak 2011 tersebut menjelaskan, ia hanya mengetahui penjualan besi scap tersebut kepada PT Karya Sumber Daya (PT KSD) dan PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *