loading...
Kasus Trafiking, Pejabat Kepri Didakwa Pasal Berlapis | We Give The Real Solutions

Kasus Trafiking, Pejabat Kepri Didakwa Pasal Berlapis

BATAM – Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Pemprov Kepri, Nelsen Bur didakwa pasal berlapis di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (26/10/2015). Ia diduga terlibat bisnis perdagangan manusia dan anak dibawah umur.

Bur dijerat pasal 17, Jo pasal 2 ayat (1), Jo pasal 11 UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau kedua pasal 2 ayat (1), Jo pasal 11 UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, terdakwa juga dijerat pasal 19 UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 103 ayat (1) huruf f UU RI nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut umum (JPU) Barnard mengatakan, terdakwa bersama Taufik yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 6 April 2015 telah mengeksploitasi anak di bawah umur berinisial Na (16). Na merupakan warga Magelang, Jawa Tengah itu diiming-imingi pekerjaan merawat bayi di Malaysia dengan upah 700-900 Ringgit. Padahal terdakwa tidak mengantongi izin untuk menyalurkan TKI ke luar negeri.

Untuk melancarkan perbuatannya, terdakwa memalsukan identitas korban dengan nama Mutmainah. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, korban terlebih dahulu ditampung di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam. Di tempat itu juga ada wanita berinisial Fi yang ditampung lebih dulu dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

“Korban ditampung sembari menunggu pengurusan dokumen paspor,” kata Barnard.

Menurut Barnard, Na dan Fi kemudian dibuatkan paspor ke Kantor Imigrasi Belakangpadang. Untuk pengurusan dokumen Na dan Fi yang dipalsukan itu, menghabiskan biaya Rp4,5 juta. Dokumen tersebut antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Paspor.

“Terdakwa juga mengancam korban untuk membayar Rp10 juta jika batal berangkat ke Malaysia,” ujarnya.