loading...
Kejati Incar Proyek Interkoneksi Listrik Batam-Bintan | We Give The Real Solutions

Kejati Incar Proyek Interkoneksi Listrik Batam-Bintan

BATAM — Listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dan industri. Presiden Joko Widodo menempatkan pemenuhan kelistrikan di Indonesia dalam salah satu program Nawacita-nya dengan ambisi membangun pembangkit berkapasitas 35.000 MW di seluruh nusantara. Saat ini sudah sekitar 7.000 MW terealisasi, termasuk di Kepri.

General Manager PLN wilayah Riau-Kepri, Febby Joko Priharto menyatakan kesiapannya untuk mengalirkan listrik ke pulau-pulau di Batam, Bintan, dan daerah lain. Di Pulau Bintan akan ada tambahan pasokan daya listrik sebesar 50 MW, di Dabo Singkep Lingga dan Natuna 10 MW, dan Karimun 30 MW.

“Penambahan ini akan selesai hingga 2019 nanti,” ujarnya.

Dirut b’right PLN Batam Dadang Kurniadipura juga terus berupaya memperbaiki rasio kelestrikan Kepri yang baru 70 persen. Saat ini ada sebanyak 287.337 pelanggan listrik di Btam dengan beban puncak normal 412,3 MW dan beban puncak netto 327,3 MW per Maret 2016.

“Dengan kehadiran interkoneksi, listrik Kepri bisa meningkat lagi,” harap Dadang.

Optimisme PLN dan b’right PLN Batam untuk meningkatkan kapasitas listrik di Kepri itu mendapat perhatian serius Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin menggarisbawahi agar rencana itu tak sekadar wacana. Namun harus ditunjukkan dengan realisasi, sebab selama ini PLN kerap gagal merealisasikan janjinya dan pemadaman listrik tetap berlangsung.

“Dulu di Karimun, saya harus marah-marah dulu baru mesinnya dipasang. Nah, sampai sekarang entah iya entah tidak mesinnya terpasang,” kata mantan Bupati Karimun ini saat menghadiri ekspos pembangunan kelistrikan interkoneksi 150 KV Batam-Bintan di PLTU Tanjungkasam, Selasa (26/4/2016).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Andar Perdana mengingatkan agar interkoneksi listrik dari Pulau Batam ke Pulau Bintan tuntas pada Juli nanti. Jika tidak, maka proyek yang berlangsung sejak dua tahun lalu itu akan diusut. Selama ini PLN selalu beralasan terhambat lahan dalam menyelesaikan proyek interkoneksi. Kejati akan menelusuri kemungkinan kerugian negara dalam proyek ini, apakah semata-mata kendala pembebasan lahan atau ada hal lain.

“Juli harus hidup, kalau tidak, ranah hukum yang bicara,” tegasnya.