Korupsi

Kejati Kepri Temukan Kuitansi Fiktif Bansos Batam

TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri segera meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemko Batam Rp66 miliar ke tahap penyidikan. Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menemukan banyaknya dana yang disunat dan kuitansi fiktif dalam penyaluran tahun anggaran 2011-2012 itu.

“Sebelum akhir bulan ini sudah ada penetapan tersangka. Pihak yang paling bertangung jawab, tentunya pejabat di beberapa SKPD yang mengucurkan dana,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmad di Tanjungpinang, Rabu (10/2/2016).

Rahmad mengaku sudah memeriksa dan memintai keterangan ratusan saksi yang menerima bantuan, kuitansi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Penyidik menemukan adanya penyelewengan dari dana yang dikucurkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada sejumlah instansi semi pemerintah dan perorangan. Untuk mencari nilai kerugian negara, tim penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari sekira Rp66 miliar dana bansos dan hibah Pemko Batam, paling banyak dihibahkan kepada perorangan dan kelompok masyarakat. Penelusuran penyidik, dana hibah ini juga mengalir ke instansi vertikal pemerintah pusat dan organisasi semi pemerintah. Dana itu dikucurkan melalui beberapa SKPD Kota Batam, seperti Dinas Pendidikan, Kantor Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas), serta Dinas Sosial dan Pemakaman.

Dana tersebut dikucurkan ke instansi vertikal Rp11,2 miliar, organisasi semi pemerintah Rp3,2 miliar, hibah ke sekolah swasta Rp15,6 miliar, kelompok masyarakat Rp21,6 miliar, dan perorangan Rp14,8 miliar.

Untuk bisa mendapatkan bantuan dana, seseorang atau kelompok dan instansi harus menyerahkan proposal terlebih dahulu ke Pemko Batam. Setelah lolos verifikasi dari SKPD terkait, dana dicairkan dan dikirimkan melalui rekening penerima.

Modus penyelewengannya adalah dengan melakukan penggelembungan (mark up) anggaran. Contohnya dalam penyaluran dana yang dilakukan Kanpora Batam kepada beberapa organisasi kepemudaan untuk latihan futsal. Sekali latihan, biaya sewa lapangan futsal Rp100 ribu per jam, tapi dalam kuitansi dibuat Rp3 juta.

“Ini salah satu bentuk modusnya, banyak lagi modus lainnya. Pokoknya penanganan kasus ini sebelum akhir bulan Februari sudah ada penetapan tersangka,” katanya.

Menurut Rahmad, modus korupsi dana bansos dan hibah Pemko Batam mirip dengan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya ada pengajuan proposal, begitu dana cair, kegiatannya tidak ada. Kemudian ada proposal masuk, setelah ditelusuri, lembaga atau organisasi penerimanya tidak ada dan alamatnya tidak jelas.

“Biasanya itu dimainkan satu dua orang saja yang membuat proposal dan hanya ingin mencari uang saja,” katanya.

Modus lainnya, kata Rahmad, adalah dengan sistem ‘cincai-cincai’ antara penerima dan pihak yang mengucurkan bantuan. Uang disalurkan, tapi dipotong dalam jumlah yang besar oleh pihak yang memberikan bantuan. Si penerima juga mau-mau saja, asalkan uang dicairkan.

“Jadi uangnya disunat, dipotong, dan pemotongan itu juga masuk kategori korupsi. Ada satu modus lagi yang biasa digunakan, yakni proposal dibuat sendiri oleh oknum pegawai, mencatut lembaga atau ormas tertentu dan uangnya dikantongi sendiri,” urainya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *