Koh Hock Bantah Ada Penjualan Scrap ke PT KSD

BATAM — Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang (59), terdakwa kasus dugaan penggelapan penjualan besi scrap perusahaan senilai Rp36 miliar membantah adanya kerja sama penjualan yang dilakukan PT EMR Indonesia dengan PT Karya Sumber Daya (KSD) maupun dengan PT Batam Mitra Sejahtera (BMS). Menurutnya, kerja sama penjualan besi scrap hanya dilakukan PT EMR Indonesia dengan PT Gunung Raja Paksi. Keterangan itu ia sampaikan menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Barnad dan Wawan terkait kerja sama yang dilakukan PT EMR dengan PT KSD dan PT BMS.

“PT EMR hanya kerja sama dengan PT Gunung Raja Paksi, tidak pernah menjual scrap kepada PT KSD dan PT BMS,” kata Koh Hock Liang melalui penerjemah saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (13/1/2015).

Koh Hock Liang didakwa melakukan penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar dalam kurun waktu April 2011 sampai September 2013 berdasarkan laporan Komisaris PT EMR Indonesia, Teng Leng Chuan kepada polisi. Teng Leng mengaku melaporkan Koh Hock Liang setelah mengetahui adanya kerugian perusahaan, akibat perbedaan antara laporan penjualan yang dilakukan perusahaan atau PT EMR dengan laporan pembeli barang. Perbedaan laporan keuangan itu didasarkan pada hasil audit eksternal yang dilakukan di PT Batam Mitra Sejahtera (BMS), salah satu perusahaan pembeli besi scrap PT EMR.

Perbedaan laporan keuangan perusahaan itu, menurut dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Batam, berasal dari penjualan besi scrap kepada PT BMS dan PT KSD. Penjualan besi scrap kepada PT BMS dilakukan dalam kurun waktu April 2011 hingga September 2013 dengan nilai Rp133.332.202.400 (Rp133 miliar). Sedangkan penjualan besi scrap kepada PT KSD dilakukan dalam kurun waktu Maret 2013 hingga September 2014 dengan nilai Rp88.330.106.900 (Rp88 miliar). Total nilai penjualan besi scrap kepada kedua perusahaan tersebut totalnya Rp154.467.598.400 (Rp154 miliar).

Dalam pembukuan keuangan perusahaan selama April 2011 hingga September 2013, penjualan besi scrap dilaporkan bukan kepada PT BMS dan PT KSD, tapi atas nama pembeli PT Gunung Raja Paksi dengan nilai penjualan Rp117.601.417.700 (Rp117 miliar). Ada selisih Rp36.866.180.700 (Rp36 miliar) dalam laporan penjualan besi scrap tersebut. JPU mendakwa Koh Hock Liang melanggar Pasal 374 junto Pasal 372 KUHPidana.

Koh Hock Liang dan Teng Leng Chuan adalah warga negara Singapura yang menanamkan investasinya di Batam di bidang perdagangan, antara lain besi scrap, plastik, kertas, dan barang-barang logam ini.. Sebagai Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang juga merupakan pemegang 40 persen saham perusahaan, sedangkan Teng Leng Chuan pemegang 60 persen saham perusahaan.

JPU mengaku memiliki bukti adanya kerja sama antara PT EMR Indonesia dengan PT KSD dan PT BMS. Yakni bukti transfer uang senilai Rp136 miliar yang dilakukan pemilik PT KSD, Kasidi alias Ahok melalui Bank Mandiri ke rekening Koh Hock Liang. Bukti transfer itu diperlihatkan JPU dalam persidangan.

“Bukti transfer ini kami dapatkan dari Kasidi, pemilik PT KSD. Ada beberapa kali penyetoran yang dilakukan Kasidi ke rekening yang jelas-jelas ditujukan kepada nama Koh Hock Liang,” kata Wawan saat menunjukkan bukti setoran itu.

Koh Hock Liang tetap membantah. Ia mengaku tidak menerima transfer sebagaimana tertera dalam beberapa slip setoran tersebut dari PT KSD. Kerja sama penjualan besi scrap hanya dilakukan PT EMR Indonesia dengan PT Gunung Raja Paksi melalui Mei Yong.

“Kerja sama antara PT Gunung Raja Paksi dengan PT EMR diurus Mei Yong. Mei Yong lah yang punya kerja sama penjualan besi scrap dengan PT KSD dan PT BMS,” ujarnya.

Kemudian giliran majelis hakim menanyakan kepada terdakwa terkait selisih penjualan besi scrap PT EMR Indonesia sekira Rp36 miliar tersebut. Koh Hock Liang menjawab selisih penjualan besi scrap itu terjadi akibat adanya pembelian besi scrap kepada perusahaan lain diluar PT EMR Indonesia. Sebab PT EMR Indonesia tak bisa memenuhi seluruh permintaan pembelian besi scrap, sehingga harus mendatangkan besi scrap dari perusahaan lain. Kenyataan ini menyebabkan terjadinya selisih harga, karena harga besi scrap dari perusahaan lain lebih tinggi.

“Misalnya PT Gunung Raja Paksi membeli 3.000 ton besi scrap kepada PT EMR, tapi PT EMR cuma punya 2.500 ton scrap yang layak jual. Jadi untuk menutupi kekurangan itu, perusahaan membeli besi scrap dari perusahaan lain. Namun pembayaran tetap ditujukan kepada PT EMR saja,” katanya kepada majelis hakim yang terdiri dari Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dengan anggota Juli Handayani dan Chandra.

Andi Wahyudin, penasehat hukum terdakwa menilai bukti transfer yang dimiliki JPU lemah. Sebab bukti tranfer itu bukan dalam bentuk print asli, melainkan hanya salinan rangkap yang bertuliskan tangan.

“Bisa saja itu ditransfer ke Koh Hock Liang yang lain, karena hanya salinan rangkap yang bertulis tangan saja,” katanya.