loading...
Koh Hock Dituntut 30 Bulan Penjara | We Give The Real Solutions

Koh Hock Dituntut 30 Bulan Penjara

BATAM – Koh Hock Liang, terdakwa penggelapan dana penjualan besi scrap milik PT EMR Tanjunguncang senilai Rp 36 miliar lebih dituntut 30 bulan (2 tahun 6 bulan) penjara di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (19/1/2015).

Dalam amar tuntutan, JPU Barnad menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 374 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUPH.

“Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara,” kata Barnad.

Usai pembacaan tuntutan, Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, Juli Handayani dan Tiwik, memberi kesempatan kepada terdakwa melalui penasehat hukum (PH) Naga untuk mengajukan pembelaan.

“Terdakwa berhak mengajukan pembelaan, kami beri waktu sampai Kamis (21/1/2016). Karena perkara ini, rencana akan diputus pada Jumat (22/1),” jelas Wahyu, sekaligus menunda sidang.

Sesuai dakwaan JPU, Koh Hock Liang selaku Direktur PT EMR dalam kurun waktu April 2011 sampai Juli 2014 melakukan penipuan dan pengelapan uang perusahaan sebanyak Rp 36.866.180.700, hasil penjualan scrap.

“Dari total hasil penjualan scrap, terdakwa tidak melaporkan atau tidak memasukkan dana Rp36.866.180.700 dalam pembukuan keuangan perusahaan,” kata Barnad.

Scrap dari PT EMR itu, sambung Barnad, dijual terdakwa ke PT Batam Mitra Sejahtera (BMS) dan PT Karya Sumber Daya (KSD). Namun, dari total nilai penjualan tak semuanya dilaporkan dalam buku keuangan.

“Ada selisih hasil penjualan dengan yang dilaporkan dalam buku keuangan,” katanya.

Sementara dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa penjualan besi scrap dilakukan terdakwa kepada PT Gunung Raja Paksi, bukan kepada PT BMS maupun PT KSD.

“PT EMR hanya kerja sama dengan PT Gunung Raja Paksi, tidak pernah menjual scrap kepada PT KSD dan PT BMS,” kata Koh Hock Liang melalui penerjemah saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (13/1).

Saksi lainnya, Tan Mei Yen alias Yvonne selaku Senior Administrasi PT EMR Indonesia juga mengungkapkan bahwa penjualan besi scrap dilakukan PT EMR kepada PT Gunung Raja Paksi. Hanya saja untuk pengiriman barang atau loading diantarkan ke PT BMS Tanjunguncang, sementara pembayaran dilakukan oleh PT Karya Sumber Daya (KSD) di Batuampar.

“Pembukuan tetap atas nama PT Gunung Raja Paksi, kalau cek pembayaran diterbitkan oleh PT KSD,” katanya.

Seorang Saksi Ahli dari Universitas Indonesia Doktor Miftahul Huda yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh penasehat hukum terdakwa pada persidangan sebelumnya menyatakan masalah perseroan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Kasus perselisihan tersebut tidak bisa langsung dibawa ke ranah hukum sebelum melalui mekanisme tersebut.