Koh Hock Liang Bantah Keterangan Saksi

BATAM – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang kasus dugaan penggelapan keuangan senilai Rp36 miliar dengan terdakwa Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang, Senin (14/12/2015). Agendanya mendengarkan keterangan saksi , Accounting PT EMR Indonesia, Suryawan.

Dalam kesaksiannya, Suryawan mengungkapkan adanya selisih dalam laporan penjualan besi scrap yang dilakukan PT EMR Indonesia kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan PT Karya Sumber Daya (PT KSD). Dalam pembukuan PT EMR disebutkan nilai penjualan besi scrap itu Rp186 miliar, sedangkan dalam pembukan PT KSD dan PT BMS nilainya Rp221 miliar.

“Ada selisih harga penjualan Rp36 miliar dan itu dihitung dari laporan keuangan dari ketiga perusahaan. Selisih penjualan tersebut sudah berlangsung selama empat tahun, mulai dari 2011 sampai 2014,” ungkapnya.

Seharusnya selisih tersebut, lanjut Suryawan, masuk ke PT EMR Indonesia. Namun ia tak tahu masuk kemana selisih penjualan besi scrap tersebut.

“Keuangan internal dipegang oleh accounting, nanti laporan internal diperlihatkan kepada Komisaris dan Direktur. Sepenuhnya yang bertanggungjawab adalah direktur, untung rugi direktur,” katanya.

Suryawan menjelaskan, ada dua pemilik saham di PT EMR Indonesia yang beralamat di Tanjunguncang, Batam, yakni Koh Hock Liang dan Teng Leng Chuan. Koh Hock Liang bertindak sebagai Direktur dan Teng Leng Chuan sebagai Komisaris.

“Tapi dalam transaksi penjulan scrap, Koh Liang yang mengelola,” imbuhnya.

Koh Hock Liang membantah kesaksian Suryawan. Menurutnya, Suryawan bukanlah accounting perusahaan.

“Dia hanya pencatat debit, bukan sebagai acounting dan pada tahun 2011 akhir, saksi sudah keluar,” kata Koh Hock Liang melalui penerjemahnya.

Koh Hock Liang mengaku tidak mengetahui penjualan besi scrap kepada PT BMS dan PT KSD. “Saya tidak tahu perusahaan tersebut, yang saya tahu cuma mengambil uang dari hasil penjualan,” ujarnya.

Andi Wahyudin, Penasehat Hukum Koh Hock Liang mengatakan, seharusnya perkara ini diselesaikan di internal perusahaan. Karena perbedaan laporan keuangan itu harusnya dibahas melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu, mengingat direktur dan komisaris sama-sama pemegang saham. Terdakwa sebagai Direktur PT EMR Indonesia adalah pemegang 40 persen saham perusahaan, sedangkan Komisaris PT EMR Indonesia Teng Leng Chuan sebagai pelapor merupakan pemegang 60 persen saham perusahaan.

“Keduanya sama-sama warga negara Singapura. Ini kriminalisasi pengelolaan perusahaan. Terdakwa sama sekali tak melakukan penggelepan dan kepemilikan sahamnya di perusahaan adalah 40 persen dan uang perusahaan dapat dibuktikan tidak untuk dirinya, tapi semata perusahaan sebagai Direktur. Lagi pula belum pernah dilakukan RUPS,” katanya.

Andi juga menilai proses hukum yang menjerat kliennya tidak wajar, terutama dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam proses tersebut, kliennya hanya ditanya identitas lalu ditangkap dan ditahan.

“Terdakwa sakit dan mohon dialihkan tahanannya sejak di polisi, jaksa, dan sekarang di pengadilan, tapi ditolak,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Andi, di tengah berjalannya proses sidang di PN Batam saat ini, pihak kepolisian kembali menangkap saksi dalam perkara ini pada 19 Nopember 2015 lalu. Polisi kemudian menahan dan menyita warga negara Malaysia atas nama Tan Mey Yen alias Yvonne ini.

“Penangkapan dan penahanan ini sewenang-wenang. Saya Saya telah mendaftarkan praperadilan dan melapor ke Propam Mabes Polri. Hari ini (kemarin), polisi buru-buru melimpahkan(saksi yang ditangkap) ke jaksa,” pungkasnya.

Koh Hock Liang (59) adalah Direktur PT EMR Tanjunguncang, Batam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EMR Indonesia tertanggal 3 April 2015. Warga Singapura ini didakwa melakukan penggelapan berdasarkan laporan Komisaris PT EMR, Ten Leng Cuang yang mempermasalahkan adanya perbedaan laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain scrap, plastik, kertas, dan barang-barang logam ini.

Perbedaan laporan keuangan perusahaan itu, menurut dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Batam, berasal dari penjualan besi scrap kepada PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS) dan PT Karya Sumber Daya (PT KSD). Penjualan besi scrap kepada PT BMS dilakukan dalam kurun waktu April 2011 hingga September 2013 dengan nilai Rp133.332.202.400 (Rp133 miliar). Sedangkan penjualan besi scrap kepada PT KSD dilakukan dalam kurun waktu Maret 2013 hingga September 2014 dengan nilai Rp88.330.106.900 (Rp88 miliar). Total nilai penjualan besi scrap kepada kedua perusahaan tersebut totalnya Rp154.467.598.400 (Rp154 miliar).

Dalam pembukuan keuangan perusahaan selama April 2011 hingga September 2013, penjualan besi scrap dilaporkan bukan kepada PT BMS dan PT KSD, tapi atas nama pembeli PT Gunung Raja Paksi dengan nilai penjualan Rp117.601.417.700 (Rp117 miliar). Ada selisih Rp36.866.180.700 (Rp36 miliar) dalam laporan penjualan besi scrap tersebut. JPU mendakwa Koh Hock Liang melanggar Pasal 374 junto Pasal 372 KUHPidana.