Komisaris Akui Tidak Ada RUPS

BATAM — Pengadilan Negeri Batam kembali menyidangkan kasus dugaan penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar dengan terdakwa Direktur PT EMR Indonesia, Koh Hock Liang, Senin (12/21/2015). Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi, salah satunya Komisaris PT EMR Indonesia Ten Leng Cuang yang juga sebagai pelapor dalam kasus ini.

Dalam kesaksiannya Ten Leng mengatakan, ia sengaja melaporkan Koh Hock Liang yang juga sahabat karibnya sejak 30 tahun lalu tersebut ke polisi karena curiga adanya laporan keuangan perusahaan yang tidak beres. Ketidakberesan laporan keuangan itu ia dapatkan berdasarkan informasi seseorang yang tidak ia sebutkan. Seseorang tersebut juga menyarankan agar ia melaporkan kasus itu ke kepolisian.

“Saya curiga dia (terdakwa) beli rumah dan mobil. Saya suruh berhenti, tapi tetap bekerja dan melakukan transaksi,” ujar warga negara Singapura ini.

Koh Hock Liang (59) didakwa melakukan penggelapan berdasarkan laporan Komisaris PT EMR, Ten Leng Cuang yang mempermasalahkan adanya perbedaan laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain scrap, plastik, kertas, dan barang-barang logam ini. Terdakwa sebagai Direktur PT EMR Indonesia adalah pemegang 40 persen saham perusahaan, sedangkan Teng Leng Chuan sebagai pelapor merupakan pemegang 60 persen saham perusahaan.

Andi Wahyudin, penasehat Koh Hock Liang menanyakan alasan Ten Leng Cuang melaporkan direkturnya ke polisi tanpa terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS). Sebab menurutnya, perselisihan antara komisaris dan direktur perusahaan seharusnya diselesaikan secara internal terlebih dahulu, yakni melalui forum RUPS. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Teng Leng terdiam sejenak. Ia kemudian mengaku sempat melakukan rapat dengan lima orang, yakni dirinya, Koh Hock Liang, pengacaranya, dan dua orang lagi. Ia mengaku membawa pengacara dalam rapat itu sebagai penengah, meski pemilik saham di perusahaan itu hanya dua orang, dirinya dan Koh Hock Liang. Dalam sidang itu jgua terungkap adanya peminjaman uang yang dilakukan Teng Leng ke perusahaannya PT EMR Indonesia senilai 150.000 dolar Singapura pada 2014 dan belum dikembalikan sampai sekarang.

Saksi lainnya, Accounting dan HRD PT EMR Indonesia, Syair mengungkapkan baru mengetahui adanya selisih laporan keuangan perusahaan saat dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Ia mengungkapkan, sebagai accounting ia telah melaporkan laporan keuangan perusahaan, baik kepada direktur maupun komisaris.

“Kalau dari laporan keuangan perusahaan tidak ada perbedaan. Tidak tahu selisih Rp36 miliar itu darimana,” katanya.

Menurutnya, selisih penjualan besi scrap hingga Rp36 miliar itu diperkirakan adanya perbedaan laporan penjualan PT EMR dengan laporan pembelian barang oleh PT BMS atau PT KSD. Artinya, laporan pembelian yang dilakukan PT BMS atau PT KSD lebih besar dari laporan penjualan yang dilakukan PT EMR.

“Audit terkait adanya selisih Rp36 miliar itu berasal dari PT BMS dan PT KSD, bukan dari audit internal PT EMR,” ungkapnya.

Ia membenarkan adanya peminjaman uang 150.000 dolar Singapura yang dilakukan Komisaris PT EMR Indonesia Teng Leng Cuang dan belum dikembalikan sampai sekarang.

“Peminjaman itu dilakukan Teng Leng pada 2014. Kalau direktur (terdakwa) tak ada pinjam uang perusahaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut majelis hakim juga memeriksa kesaksian Sriwiliati, Staf Administrasi PT EMR Indonesia. Sriwiliati dihadirkan kembali untuk melengkapi keterangan pada sidang sebelumnya. Dalam sidang sebelumnya Sriwiliati mengaku baru mengetahui adanya selisih keuangan perusahaan mencapai Rp36 miliar dalam penjualan besi scrap saat pembuatan BAP.

“Dikasih tahu oleh Pak Fitrah, polisi,” ungkapnya.

Mendengar pengakuan tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo lalu menanyakan apakah saksi mengetahui langsung adanya selisih keuangan perusahaan dalam penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar tersebut. Namun Sriwiliati menjawab tidak tahu.

“Saya hanya melakukan penimbangan barang dan membuatkan surat jalan. Berapa harga besi scrap itu saya tidak tahu. Baru tahu kalau ada selisih saat di BAP,” jawab Sri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bani Imanuel Ginting mempertanyakan pengakuan saksi tersebut. Sebab dalam BAP, saksi menyebutkan adanya kerugian keuangan perusahaan mencapai Rp36 miliar yang berasal dari selisih penjualan besi scrap. Uang itu seharusnya masuk dalam laporan keuangan perusahaan.

“Jadi keterangan sebenarnya dari saudari saksi yang mana, yang di BAP atau disini (persidangan)?” tanya Bani.

Sri menegaskan bahwa keterangan yang sebenarnya adalah yang dipersidangan. Sebab terkait harga penjualan dan laporan keuangan perusahaan, ia sama sekali tidak tahu.

“Saya hanya bertugas menimbang barang, tidak tahu masalah uang dan harga barang. Yang tahu Manager Acounting Yvonne dan Bos (Direktur PT EMR Koh Hock Liang),” tegasnya.

Sriwiliati yang bekerja di PT EMR Indonesia sejak 2011 tersebut menjelaskan, ia hanya mengetahui penjualan besi scap tersebut kepada PT Karya Sumber Daya (PT KSD) dan PT Batam Mitra Sejahtera (PT BMS). Setelah kasus dugaan penggelapan mencuat, barulah ada audit terkait laporan keuangan perusahaan.

“Saya tak ikut audit dan tidak tahu audit itu dilakukan oleh siapa,” jelasnya.