Kontrak Lampunya Philips, Ternyata Artolite

TANJUNGPINANG РTerdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lampu hias MTQ Nasional 2014 di Batam, Indra Helmi (49) dan Rivarizal (42) divonis 1 tahun penjara. Indra Helmi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) yang menjabat sebagai Kabid Program Dinas Tata Kota (Distako) Batam. Sedangkan Rivarizal adalah Direktur CV Mustika Raja, rekanan dalam pengadaan lampu hias tersebut. Kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp500 juta dari pagu anggaran Rp1,6 miliar.

Ketua Majelis Hakim Dame Pandiangan membacakan putusan pertama terhadap Rivarizal dengan vonis pidana penjara selama 1 tahun. Rivarizal juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp260 juta dalam tempo satu bulan setelah putusan pengadilan. Jika tidak, harta bendanya akan disita jaksa untuk membayar uang pengganti.

“Bilamana terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, maka akan dijatuhi pidana selama 9 bulan,” ujarnya saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (2/12/2015).

Vonis terhadap Rivarizal tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya dengan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp50 juta subsider 4 bulan penjara, dan membayar uang pengganti Rp260 juta. Pertimbangan meringankan dalam kasus ini karena terdakwa dianggap telah membantu terselenggaranya iven acara keagamaan MTQ.

Setelah membacakan putusan terhadap Rivarizal, majelis hakim melanjutkan membacakan putusan terhadap Indra Helmi. Sama dengan Rivarizal, Indra Helmi juga divonis pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta. Bedanya, Indra Helmi tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti dan subsider jika denda tidak dibayar adalah 2 bulan penjara.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan,” ujar Dame.

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak, baik JPU Mega Dwi Astuti ataupun terdakwa untuk mempertimbangkan putusan tersebut selama 7 hari, apakah menerima atau banding. Ditemui usai sidang, kedua terdakwa sama-sama menerima putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Sementara JPU masih pikir-pikir.

“Kami masih pikir-pikir, karena masih akan melaporkan hasil sidang ini kepada atasan,” ujar Mega.

Sidang yang dijadwalkan digelar pada pagi hari itu molor dan baru dimulai pada pukul 19.00 malam. Majelis hakim dalam sidang juga tidak lengkap. Dame beralasan, molornya sidang dikarenakan menunggu kelengkapan hakim. Seorang hakim anggota belum hadir dan seorang hakim lagi sedang menangani perkara lain.

“Satu hakim anggota tidak hadir,” ujar Dame.

Sebelumnya JPU dalam tuntutannya menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya dianggap melanggar pasal pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Modusnya adalah dengan menggelembungkan atau mark-up satuan harga barang, pemalsuan dokumen hingga merekayasa keadaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap, perjanjian kontrak pengadaan lampu hias diubah di tengah jalan hingga ditemukan perbedaan harga dan spesifikasi dari yang semestinya. Dimana dalam kontrak disebutkan lampu yang dibeli adalah merek Philips, kenyataanya merek Artolite yang harganya lebih murah.