Setya Novanto

KPK Bisa Garap Setya Novanto Lewat Delik Aduan

JAKARTA — Peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi sangat diharapkan. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower’s System (KWS). Begitupun dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto, masyarakat bisa mengadukannya ke KPK.

Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan delik aduan. Dari pengaduan yang masuk, KPK akan menelaah apakah ada kerugian negara atau tindak pidana dalam kasus tersebut.

“Harus ada informasi yang masuk, poinnya di situ. Informasi yang masuk itulah yang kemudian kita lakukan telaah dulu,” ujar Johan, Rabu (25/11/2015).

Johan mengatakan, hingga saat ini, belum ada pengaduan dari masyarakat ke KPK terkait dugaan tindak pidana terkait pencatutan nama Kepala Negara.

“Belum ada, kalau (audit) Petral ada,” katanya.

Beberapa hari lalu, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Said Didu, mendadak muncul di Gedung KPK. Saat ditanya ihwal kedatangannya, sambil berlalu Said menyatakan bahwa tak ada hal penting yang dilakukannya di KPK.

“Oh, saya cuma mau mampir merokok,” kata Said.

Said berkelit saat disinggung apakah kedatangannya juga untuk melaporkan rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan petinggi PT Freeport berinisial MS.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mendapatkan informasi bahwa Said bertandang ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

“Ketemu Dumas. Agendanya tidak terinfo,” kata Yuyuk.

Pada 16 November lalu, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etika. Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

MKD DPR akhirnya sepakat melanjutkan perkara Setya Novanto ke tahap persidangan. Keputusan itu diambil setelah MKD mendengar pendapat ahli bahasa Yayah Bacharia Mugnisjah terkait legal standing Sudirman dalam membuat laporan. MKD ingin Yayah menjelaskan definisi kata ‘dapat’ dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Beracara Mahkamah. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa yang dapat melapor ke MKD adalah pimpinan DPR, anggota DPR, dan masyarakat.

Yayah pun menjelaskan bahwa kata ‘dapat’ tersebut diartikan boleh dan tidak dilarang. Yayah juga menerangkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merupakan anggota masyarakat.

“Setiap orang dapat mengadu. Konteks masyarakat secara perseorangan sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan maknanya. Boleh atau dapat. Kata boleh, bagian kata makna. Boleh dalam kamus bermakna dapat bahkan sejalan dengan juga bersinonim diizinkan atau sejalan dengan tidak dilarang,” kata Yayah dalam sidang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *