loading...
KPU Kepri Diwajibkan Verifikasi Ulang 52.665 Pemilih | We Give The Real Solutions

KPU Kepri Diwajibkan Verifikasi Ulang 52.665 Pemilih

TANJUNGPINANG – Sidang sengketa pilkada penyusutan DPT 52.665 pemilih di Kota Batam yang diajukan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 Soerya-Ansar (SAH) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri disepakati berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak (termohon dan pemohon).

“Kita bersyukur, sengketa DPT ini sudah berakhir dengan kesepakatan antara pihak pemohon (tim kuasa hukum SAH) dan termohon (KPU),” ujar Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada di Tanjungpinang, Selasa (27/10/2015).

Razaki mengatakan, ada dua kesepakatan yang disepakati kedua pihak. Pertama, termohon akan memulihkan hak pilih bagi warga yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, KPU akan mencoret nama-nama yang memang tidak memiliki hak sebagai pemilih. “Dalam kesepakatan tersebut, termohon juga bersedia memperbaiki data-data kalau memang ada data yang memiliki hak pilih,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam musyawarah yang digelar sebelumnya sudah ada bukti jika ada warga yang diseleksi tapi setelah dihadirkan dan diperiksa bersama ternyata yang bersangkutan punya hak pilih. “Jadi ini sudah selesai, karena memang dalam musyawarah sebelumnya juga sudah ada bukti bahwa warga yang diseleksi tersebut punya hak pilih,” terangnya.

Menurut Razaki, kesepakatan tersebut telah ditandatangani pemohon dan termohon. “Dari termohon diwakili oleh perwakilan namun sudah dikuatkan oleh paraf ketua KPU dan itu kita anggap sesuai dan dari pihak pemohon dihadiri tim kuasa hukum,” katanya.

Dengan tercapainya kesepakatan dalam musyawarah sengketa pilkada penyusutan DPT sebanyak 52.655 pemilih kota Batam, maka Bawaslu mengeluarkan keputusan telah tercapai musyawarah terhadap sengketa pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur Kepri.

Sementara, Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengatakan siap melakukan rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kepri terkait persoalan yang terjadi. Pihaknya mengaku siap memasukkan kembali pemilih yang terbukti merupakan warga yang memenuhi hak pilih ke dalam daftar pemilih. Sebaliknya, jika ditemui pemilih yang tetap tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka KPU Kepri tetap mencoretnya sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) yang berlaku.

“Tidak ada niatan kami untuk menghapus hak pilih masyarakat. Kami mengikuti prosedur yang ada. Ketika memang ada dan terbukti ada kesalahan pada jajaran kami di bawah, kami siap menjalankan rekomendasi Bawaslu,” ujar Said.

Terkait teknis pemasukkan kembali pemilih yang telah tercoret oleh Sidalih, Said tetap menuturkan akan menunggu rekomendasi Bawaslu. “Berapa lama waktu yang diberikan dan seperti apa teknisnya, kami tunggu rekomendasi Bawaslu saja,” katanya.