KPU Kepri Nilai Gugatan SAH Tidak Terbukti

TANJUNGPINANG – KPU Kepri menilai gugatan yang diajukan kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) tidak beralasan dan tidak terbukti. Komisioner KPU Kepri Sriwati meminta Bawaslu menolak keberatan terkait penghapusan 52.665 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam tersebut.

“Jumlah yang dianggap pemohon yakni sebanyak 52.665 pemilih itu tidak terdata dalam dokumen kependudukan Kota Batam,” kata Sriwati dalam sidang sengketa Pilkada di kantor Bawaslu Kepri di kantor Bawaslu Kepri Tanjungpinang, Rabu (21/10/2015).

Kuasa hukum SAH, Sahat Sianturi mengatakan, jawaban KPU Kepri tersebut belum menjawab apa yang menjadi tuntutan pemohon. Menurutnya KPU hanya memaparkan bukti berupa Surat Edaran (SE) dari KPU, bukan data yang dijadikan sebagai permasalahan. “Itu hanya surat edaran, bukan data dari permasalahan ini,” katanya.

Tidak ada keputusan yang diambil dalam sidang tersebut. Bawaslu menjadwalkan kembali untuk menggelar sidang pada Jumat (23/10). Menurut Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada, sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan penyampaian bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Batas akhir sidang sengketa ini sampai tanggal 28 Oktober 2015.

“Bawaslu akan mengambil keputusan final dan mengikat. Kalau ada yang tidak puas nantinya, silakan mengajukan keberatan ke PTUN, tiga hari sejak keputusan ditetapkan,” katanya.