Sidang kasus Koh Hock Liang_

Kuasa Hukum Nilai Vonis Koh Hock Tidak Berdasar

BATAM – Andi Wahyudin, Kuasa Hukum Direktur PT EMR Indonesia Koh Hock Liang, terdakwa penggelapan penjualan besi scrap senilai Rp36 miliar menilai vonis 26 bulan yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam tidak berdasar. Alasannya, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa kasus perseroan tak bisa langsung dibawa ke ranah hukum, tapi harus melalui mekanisme internal, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu.

“Kami masih pikir-pikir, karena putusan yang diberikan tidak berdasar,” ujar Andi menanggapi vonis majelis hakim kepada Koh Hock Liang.

Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo menjatuhkan vonis 26 bulan kepada Koh Hock Liang, Kamis (21/1/2016), karena dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan, PT EMR Indonesia sekira Rp36 miliar. Vonis majelis hakim ini lebih ringan 4 bulan dari tuntutan jaksa dengan penjara 30 bulan.

“Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan, didapat bahwa pengelapan terjadi pada saat penimbangan,” kata Wahyu.

Selain itu, lanjut Wahyu, Koh Hock merupakan Direktur yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang ada di perusahaan. “Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Menurut Andi, vonis yang diberikan oleh majelis hakim salah, karena didasarkan pada auditor yang tidak kompeten. “Masa iya yang di audit hanya hasil penjualan, sedangkan masih banyak lagi yang harus dilakukan audit,” katanya.

Penilaian Andi bahwa vonis majelis hakim tidak berdasar ini, salah satunya mengacu pada keterangan saksi ahli dalam persidangan sebelumnya. Miftahul Huda, saksi ahli menerangkan bahwa pihak kepolisian dan kejaksaan tak bisa langsung menangani sengketa internal perusahaan. Penanganan kasus yang terjadi dalam perseroan harus dilakukan lewat jalur internal terlebih dahulu, yakni forum RUPS.

“Kalaupun dalam pembahasan RUPS ditemukan kerugian, bukan langsung polisi ataupun penyidik yang melakukan pemeriksaan, tapi ahli yang ditunjuk oleh pengadilan. Polisi dan jaksa tak bisa langsung masuk,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Begitupun dalam pembahasan untung rugi perusahaan, Miftahul Huda menegaskan bahwa itu harus dilakukan dalam forum RUPS, bukan langsung oleh auditor. Tidak ada kewenangan bagi pemilik saham atau komisaris untuk memutuskan sendiri adanya kerugian keuangan perusahaan tanpa melalui RUPS. Jika dalam RUPS memutuskan dilakukannya audit, auditor independen yang ditunjuk juga harus berdasarkan keputusan RUPS, bukan ditunjuk sendiri oleh pemegang saham.

“Hasil audit adanya kerugian keuangan perusahaan, secara yuridis tak bisa menjadi alat bukti. Alat bukti itu adalah RUPS yang merupakan laporan tahunan perusahaan. Untuk menentukan rugi atau tidaknya perusahaan, RUPS kuncinya, bukan komisaris atau pemilik saham,” ujarnya.

Koh Hock Liang (59) didakwa melakukan penggelapan berdasarkan laporan Komisaris PT EMR, Ten Leng Cuang yang mempermasalahkan adanya perbedaan laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain scrap, plastik, kertas, dan barang-barang logam ini. Terdakwa sebagai Direktur PT EMR Indonesia adalah pemegang 40 persen saham perusahaan, sedangkan Teng Leng Chuan sebagai pelapor merupakan pemegang 60 persen saham perusahaan.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *