loading...
Kubu Banjar Klaim Pengurus KNPI Kepri yang Sah | We Give The Real Solutions

Kubu Banjar Klaim Pengurus KNPI Kepri yang Sah

BATAM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepri kubu Ketua Umum Banjar Ahmad mengklaim kepengurusan mereka adalah yang sah, karena mengacu surat penegasan Kemenkumham. Berdasarkan surat nomor AHU2.AH.01.04-192 tertanggal 30 Oktober 2015, Kemenkumham menegaskan bahwa pengurus DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Rifai Darus, Sekjen Sirajuddin Abdul Wahab, dan Bendahara Umum Firman Baso. Sedangkan Dewan Pengawas/MPI DPP KNPI adalah Ketua Ahmad Doli Kurnia dan Sekretaris Mustafa M. Radja.

“Tidak ada lagi KNPI selain yang ditegaskan Kemenkumham. Kalau ada KNPI lain, mungkin kepanjangannya bukan Komite Nasional Pemuda Indonesia,” ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI Kepri, Evelius didampingi Wakil Ketua Bidang Hukum DPD KNPI Kepri, Abdullah Yusuf di Batam Centre, Kamis (19/11/2015).

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus dijadwalkan akan melantik kepengurusan DPD KNPI Provinsi Kepri, Minggu (22/11) di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal. Kepengurusan ini merupakan hasil dari Musda KNPI Kepri pada 26-27 September 2015 yang memilih Ketua Umum Banjar Ahmad secara aklamasi.

Evelius menegaskan, keabsahan kepengurusan DPD KNPI Kepri di bawah kepemimpinan Banjar Ahmad dan Sekretaris Andi S Mukhtar tak perlu diragukan lagi. Sebab kepengurusan ini mengacu pada kepengurusan DPP KNPI di bawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus yang terpilih dalam Kongres KNPI XIV di Papua.

Dalam pelantikan pengurus KNPI Kepri nantinya, pihaknya juga mengundang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, KNPI Kepri juga akan menggelar jalan santai berhadiah satu unit mobil dan lima motor serta menandatangani nota kesepahaman pemberantasan narkoba di Kepri dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Kepri.

“Persiapan pelantikan sudah 90 persen. SK kepengurusan DPD KNPI Kepri di bawah komando Banjar Ahmad juga sudah diteken oleh DPP KNPI,” jelasnya.

Abdullah Yusuf menambahkan, merujuk pada surat penegasan dari Kemenkumham, persoalan dualisme kepengurusan di tubuh DPP KNPI sudah jelas. Termasuk yang berhak menggunakan logo KNPI sesuai dengan Surat Pendaftaran Hak Cipta 21 Mei 2010 adalah DPP KNPI di bawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus. Ia berharap surat penegasan Kemenkumham bisa menjadi sandaran semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam menjalin hubungan dengan KNPI.

“Negara hanya mengakui hasil kongres KNPI di Papua. Mari kembali membangun soliditas, trust for harmony. Kepengurusan DPD KNPI Kepri di bawah komando Banjar Ahmad sangat legitimate, tak perlu lagilah diperdebatkan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 18-19 September 2015, DPD KNPI Kepri versi lain menggelar Musda ke-2 di Hotel Aston Tanjungpinang dan memilih secara aklamasi Tedi Jun Askara sebagai Ketua Umum. Usai musda, Tedi Jun Askara dan pengurus lainnya langsung dilantik Fahd A Rafiq, Ketua Umum DPP KNPI yang terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI yang digelar di Jakarta.

Sama dengan Muhammad Rifai Darus dan Fahd A Rafiq yang mengklaim sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah, Banjar Ahmad dan Tedi Jun Askara juga merasa masing-masing sebagai Ketua Umum DPD KNPI Kepri yang sah.