Kunker Fiktif Berpotensi Rugikan Negara Rp945,46 Miliar

JAKARTA – Sejumlah kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR tahun 2015 diragukan sudah dilakukan, meski anggaran telah dikeluarkan. Kunker ke daerah pemilihan itu diduga fiktif, sehingga berpotensi merugikan negara hingga Rp945.465.000.000.

Keraguan terhadap kunker DPR ini muncul dalam surat dari Fraksi PDI-P DPR kepada para pemimpin dan anggotanya. Dalam surat tertanggal 10 Mei yang ditandatangani Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto tersebut, semua anggota F-PDIP diminta membuat laporan kunker perorangan masa reses yang dilaksanakan sepanjang 2015 serta kunker di luar masa reses secara lengkap.

Permintaan itu dibuat berdasarkan atas ketentuan Peraturan Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 211 ayat 6 dan adanya surat dari Sekretariat Jenderal DPR tentang adanya keraguan terkait pelaksanaan kunker tersebut. Akibatnya, negara berpotensi dirugikan Rp945,46 miliar.

Potensi kerugian negara ini diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketua BPK Harry Azhar Azis membenarkan dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR.

Menurutnya, banyak di antara laporan hasil kunker anggota DPR tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Itu masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan, kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” ujar Harry di Jakarta, kemarin.

Harry menjelaskan, audit kunker itu merupakan bagian dari audit tahunan lembaga DPR, termasuk juga audit keuangan DPR yang hasilnya akan diserahkan ke DPR pada Juni 2016. Namun, mengenai jumlah pasti potensi kerugian negara, Harry mengaku tidak tahu.

“Saya enggak tahu angkanya berapa, karena itu sedang diaudit,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan, saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunker anggota DPR dari masing-masing fraksi. Menurutnya, pemeriksaan BPK terhadap kunker DPR tersebut belum selesai. Masih ada data-data yang harus dikumpulkan lagi untuk disampaikan kepada BPK yang diharapkan dapat mengurangi temuan angka potensi kerugian negara.

“Kami kumpulin laporan anggota supaya berkurang angka yang teman-teman rilis itu,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna membantah Setjen DPR mengirimkan surat kepada fraksi DPR.

“Setjen DPR tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR terkait dengan proses pemeriksaan BPK tahun anggaran 2015. Termasuk kegiatan kunker yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” terangnya.

Ia menjelaskan, dalam Tata Tertib DPR Pasal 211 ayat 6 dijelaskan bahwa laporan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksi masing-masing. Sehingga saat ini Setjen DPR masih dalam proses menghimpun laporan kunker anggota DPR untuk disampaikan kepada BPK.

“Saat ini Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada BPK,” paparnya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara itu disebabkan oleh beberapa modus yang dilakukan oknum anggota DPR. Mereka tidak melaporkan hasil kunker baik itu laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

Tidak dilaporkannya hasil kunker tersebut, kata dia, membuktikan beberapa hal, yakni pertama, anggota DPR tidak berkomitmen dalam membuat laporan kunker sehingga menguatkan kesan bahwa kegiatan itu hanya pelesiran semata. Kedua, ada kelemahan di internal DPR dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

“Seharusnya Sekjen bisa memaksa anggota DPR, melalui fraksi atau komisi untuk membuat laporan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR,” kata Yenny.

Ketiga, dari fakta ini terlihat fraksi secara politik kurang berkomitmen untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas. Fitra lantas mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut untuk diproses hukum. (eki)