Mendagri Evaluasi Perekrutan Satpol PP Batam

BATAM – Polemik perekrutan 825 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam awal tahun ini, akhirnya menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab perekrutannya dinilai tanpa prosedur atau tidak berlandaskan hukum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang juga Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan kejanggalan perekrutan 825 anggota Satpol PP Kota Batam tersebut. Laporan ini akan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat di Kemendagri, di Jakarta.

“Akan kita panggil (Kepala Satpol PP Batam) langsung ke pusat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Agung Mulyana, Selasa (17/11/2015).

Menurut Agung, pada Januari mendatang akan mengevaluasi Satpol PP se-Indonesia. Salah satu fokus pembahasannya, perekrutan anggota yang dilakukan Kepala Satpol PP Batam.

“Kami tegaskan tidak akan ada lagi kontrak-kontrak (perekrutan) yang tanpa dasar hukum,” kata dia.

Nasib 825 anggota Satpol PP Batam sebagai pegawai honorer Pemko Batam, sampai sekarang masih terkatung-katung. Hingga akhir September lalu mereka belum menerima honor, apalagi APBD-P juga tak mengakomodir, karena wali kota dan wakil wali kota Batam lepas tangan. Butuh Rp2,5 miliar per bulan untuk honor 825 anggota Satpol PP itu.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengaku tak tahu menahu soal perekrutan 825 anggota Satpol PP itu. Padahal sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen pegawai honorer wajib diketahui dan disetujui oleh wali kota.

“Pemda tidak pernah membuat kebijakan rekrutmen satpol 800-an orang. Saya tidak tahu,” kata Dahlan di salah satu media online Batam.

Wali Kota mengaku tidak pernah menerima laporan dari siapapun, termasuk Kepala Satpol PP Batam Hendri, perihal penerimaan Satpol PP. Ia juga enggan menyatakan akan memanggil Kasatpol PP untuk meminta keterangan kasus itu.

“Saya tidak tahu,” jawabnya kepada wartawan.

Menurutnya, jika pemerintah ingin merekrut, tentu dia akan menganalisa baik dari segi kebutuhan maupun mekanisme perekrutan. Mereka yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, sambung Dahlan, berarti bukanlah bagian dari pegawai Pemko.

“Kalau mereka memakai seragam Satpol PP itu masalah lain. Yang jelas ada mekanisme jika kami mau merekrut,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura mengaku miris dengan polemik perekrutan 825 anggota Satpol PP Batam itu. Mengingat status mereka tidak jelas, tak satupun dari anggota itu punya SK sebagai legalitas status bekerja.

“Tanpa SK, keberadaan mereka tak diakui sebagai anggota Satpol PP, ataupun tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas). Menggajinya juga tak bisa, tak ada dasarnya,” katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Batam menerima laporan adanya dugaan penyelewengan penerimaan anggota Satpol PP honorer. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Yusron mengatakan selain menerima laporan, pihaknya juga menjadikan berita di media massa sebagai acuan menindaklanjuti kasus penerimaan honorer Satpol PP.

Seperti diketahui, selama ini Satpol PP diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, mulai 1 Januari 2016, semua anggota Satpol PP harus berasal dari kalangan PNS, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-undang mewajibkan Satpol PP dari PNS, sehingga nantinya tidak ada lagi dari kalangan honorer. Selain itu, anggota Satpol PP harus lulusan sarjana hukum atau paling rendah lulusan diploma.

Walau demikian, Satpol PP yang berasal dari lulusan SMA akan ditempatkan ke daerah yang masih minim pegawai. UU ASN berlaku efektif dua tahun sejak ditetapkan pada 2014 lalu, atau akan berlaku resmi Januari 2016 nanti.