Ombudsman Kepri Jangan Jadi Pengumpul Kasus Pelayanan Publik

BATAM — Mahasiswa STT Ibnu Sina Batam, Adri Wislawawan berharap Ombudsman Kepri tak hanya berharap pada partisipasi masyarakat saja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kepri. Namun juga meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyelesaian pengaduan agar makin mendapat kepercayaan masyarakat.

“Ombudsman jangan sekadar menjadi pengumpul kasus pelayanan publik, harus ada penyelesaian, jangan cuma ditampung saja. Sebab ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap masyarakat,” katanya saat penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Pelayanan Publik di Hotel The Hills, Jumat (30/10/2015).

Ia juga menunggu hasil-hasil investigasi dan penilaian Ombudsman terhadap kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di Kepri. Tujuannya agar instansi terkait berbenah dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Penilaian terhadap ketaatan penyelenggaraan publik itu pernah dilakukan diawal terbentuknya Ombudsman Kepri. Respon pihak terkait sangat luar biasa,” katanya.

Sejumlah pengaduan terkait pelayanan publik disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Kepri. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, seolah tak ada yang ditindaklanjuti dan tak ada hasil yang disampaikan ke masyarakat maupun pengadu.

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Yusron Roni justru mendorong masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di antaranya dengan ikut serta mengawasi dan berani mengadu apabila mendapatkan perlakuan tidak baik dalam pelayanan publik.

“Pemberi dan penerima pelayanan publik sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik harus ditumbuhkembangkan, karena lapor itu lebih bagus daripada diam,” ujarnya.

Yusron menjelaskan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sedang menyiapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4-N) yang terintegrasi mulai dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Provinsi Kepri, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun tercatat menjadi target awal pembangunan sistem pengelolaan pengaduan pada 2016 mendatang.

Melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik itu, masyarakat dapat mengadukan permasalahan pelayanan publik yang dikeluhkan. Oleh sistem, pengaduan masyarakat akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.

“Batam dan Karimun dipilih dalam pembangunan SP4-N pertama karena memiliki banyak industri dan kawasan FTZ (Free Trade Zone). Sedangkan Provinsi Kepri dipilih karena ada kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik,” katanya.

Bimtek pengawasan pelayanan publik ini diikuti 30 peserta yang berasal dari kalangan instansi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan haknya memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas dari penyelenggara pelayanan, termasuk berperan aktif dalam pengawasan.