loading...
Pandangan Pemerintah terkait eks napi Koruptor sebagai Caleg | We Give The Real Solutions

Pandangan Pemerintah terkait eks napi Koruptor sebagai Caleg

Jakarta,SH- Tahun politik, tahun yang penuh dengan intrik. Intrik yang tidak hanya dapat dilakukan  oleh partai oposisi dan partai koalisi tetapi juga dimungkinkan dari internal pemerintahan. Terkait larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg seharusnya sudah selesai pada saat pembahasan draf PKPU pencalonan pada saat dilakukan pembahasan di DPR dimana Pemerintah juga tetap memiliki hak dalam mereview kebijakan KPU tersebut. Namun faktanya setelah selangkah lagi Draft PKPU disahkan oleh KEMENKUMHAM, polemik internal pemerintah malah mewakili perdebatan partai oposisi dan koalisi terkait larangan eks narapidana koruptor menjadi calon anggota legislative.

 Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendukung pengaturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

 “Saya sudah setuju, supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik. Ya (saya) mendukung itu,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/5)

 Ia mengatakan, pelarangan terhadap mantan koruptor dapat meminimalkan tindak pidana korupsi, khususnya yang menyangkut para anggota parlemen.

“Kita khan selalu ada faktor untuk memilih orang-orang yang baik. Orang bekerja saja harus pakai surat keterangan kelakuan baik, apalagi ini mau jadi anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR-nya cacat, bagaimana jadinya nanti,” kata Kalla, yang pernah menjadi ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Sebelumnya, terjadi perdebatan antara KPU dan DPR terkait rencana KPU mengatur pelarangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

KPU tetap mencantumkan larangan itu dalam naskah rancangan (draft) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang hari ini dikirimkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diharmonisasi. Berbeda dengan Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo malah tidak sepakat dengan pengaturan larangan itu, karena melarang bekas terpidana korupsi untuk berpolitik praktis itu bertentangan dengan hak konstitusi mereka.

 “Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak,” kata Jokowi, yang pada 2014 diusung PDI Perjuangan menuju Istana Merdeka, di Jakarta, Selasa (29/5).

Menurut Jokowi, bekas koruptor yang ingin mencalonkan diri bisa diberi “tanda peringatan” tersendiri sehingga tetap dapat mencalonkan diri dengan label “bekas koruptor”.

Pengamat politik Lely Arrianie menilai aturan Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana koruptor maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 sudah tepat, namun prosedurnya mengalami kesalahan. “Aturan itu tepat, tapi prosedurnya salah”. Sebab keputusan MK kan sudah mengatur boleh asal mereka mengumumkan pernah menjadi koruptor,” kata Lely dihubungi di Jakarta, Rabu. (6/6)

MK pernah mengeluarkan putusan atas uji materi UU Pemilu yang pada putusannya memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi caleg selama mengumumkan statusnya sebagai mantan napi koruptor.

“Artinya larangan KPU tidak sesuai dengan keputusan MK,” ujar Lely seperti dilansir dari antaranews.com

Dia menekankan agar larangan napi koruptor maju sebagai caleg, tidak menyalahi prosedur, maka harus dilakukan uji materi kembali terhadap UU Pemilu, atau mengganti isi pasal dalam undang-undang itu.

DA