Pejabat Lingga Diperiksa Kasus Pelanggaran Izin Tambang

LINGGA — Polres Lingga memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Lingga, termasuk mantan bupati dan penjabat bupati untuk mengusut pelanggaran terhadap 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sepanjang 2014 hingga 2015.

Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Syaiful Badawi mengatakan, pemeriksaan masih terus berlangsung. Jika tidak ada kendala, pekan depan pemeriksaan sudah selesai, dan Polres akan segera mengekspose hasilnya.

“Saat ini kita masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Pekan depan kalau sudah selesai, kita akan ekspose,” kata dia, baru-baru ini.

Sementara itu, Kapolres Lingga AKBP Surisman mengatakan, pihaknya akan terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum 23 IUP di Lingga.

“Kalau soal itu (izin tambang) tetap lanjut, kita sudah memanggil pihak terkait (dinas) untuk mengumpulkan informasi dan juga mencari pelanggaran hukumnya di mana,” terang Kapolres.

Selain sejumlah nama pejabat di Pemkab Lingga, mantan bupati, serta Penjabat Bupati Lingga, lanjut Surisman, Polres juga memanggil sejumlah pengusaha tambang untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, pada tahun 2014 hingga 2015 lalu, diketahui pemerintah Kabupaten Lingga telah menerbitkan 23 IUP kepada para pengusaha tambang. Izin tersebut diduga kuat melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta UU Minerba.

Dugaan pelanggaran tersebut juga dituturkan oleh staf khusus Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Lingga, Rudi Purwonugroho. Menurut Rudi, sajak diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2014, proses perizinan usaha pertambangan merupakan kewenangan dan hak provinsi. Pemerintah Kabupaten Lingga sudah tidak memiliki wewenang.

Namun sayangnya, mantan bupati dan Pj bupati tetap memproses dan menerbitkan izinnya. Sehingga menyalahi undang-undang minerba. Lebih parah lagi, kewenangan soal prinsip bukanlah wewenang seorang penjabat bupati.

Saat ini, kata dia lagi, perusahaan tambang yang telah mendapatkan izin, sudah ada yang memulai aktivitas. Ini merugikan pemerintah dan masyarakat.

“Persoalan ini harus benar-benar diselesaikan. Kita minta Polres serius menyelesaikannya. Biar terang benderang,” ungkap Rudi.

Sementara itu PT Growa Indonesia, perusahaan penambang pasir di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, sudah seminggu tidak beroperasi. Sebelumnya Ketua DPRD Lingga Riono beserta anggota Komisi I sidak ke perusahaan tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam perizinan.

Perwakilan perusahaan, Akuang mengklaim bahwa perusahaannya sudah mengantongi perizinan lengkap dari Pemkab Lingga, berupa SK Bupati Lingga bernomor 177/KPTS/2015 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015.

“Kami juga mengantongi dokumen Amdal, UKL, dan UPL dari Badan Lingkungan Hidup Lingga yang ditandatangani Pak Junaidi Adjam (Kepala BLH), izin kelayakan dari Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) juga yang tanda tangan Ibu Dewi Kartika (Sekretaris Distamben). Bahkan kita juga sudah bayar pajak ke daerah,” ungkapnya.