Pemantau Pemilu Berhak Gugat Sengketa Pilkada ke MK

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemantau pemilu sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan sengketa pilkada bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Ketentuan ini tertuang dalam rumusan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal yang selesai digodok MK kemarin. Pemantau pemilu inilah yang memiliki kedudukan hukum (legal standing ) yang akan mewakili pemilih jika pihak yang ”tidak setuju” terhadap pasangan calon tunggal kalah dalam pilkada.

Untuk pilkada dengan calon tunggal, pemilih nanti hanya akan dihadapkan pada dua kolom pilihan, yakni ”setuju” (dengan pasangan calon) dan “tidak setuju”. Selain lembaga pemantau pemilu, pasangan calon tunggal juga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan gugatan jika mereka sebagai pihak kalah dalam pertarungan pilkada.

PMK baru ini menjawab kontroversi yang mencuat sebelumnya. ”Kita tidak hanya membahas ini melalui rapat internal, tapi juga meminta masukan dari pegiat pemilu, masyarakat sipil, para senior, mantan hakim dan ketua,” kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Arief menjelaskan, syarat bagi pemantau pemilu yakni berbadan hukum Indonesia dan terdaftar serta terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini, menurut Arief, sudah melalui pertimbangan matang, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun teknis demi tercapainya semua unsur yang dibutuhkan dalam permohonan. Pemantau pemilu, kata Arief, secara independen memang bertugas mengawasi dan mengikuti setiap tahapan pilkada.

Mereka juga memiliki data dan laporan yang valid terkait hasil perolehan suara. Peran mereka dalam proses pilkada tersebut memudahkan dalam penyiapan buktibukti yang menguatkan permohonan. ”Kalau pemantau pemilu yang mengajukan prosesnya tidak bertele-tele. Karena dia sudah mengawasi penyelenggaraan pilkada,” katanya.

Sementara untuk pemilih atau masyarakat tidak diberi legal standing lantaran tak memiliki akses sebagaimana pemantau pemilu. Pemilih dikhawatirkan akan kesulitan melengkapi syarat dan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam permohonan. Kendati demikian, kepentingan pemilih yang keberatan terhadap hasil perolehan suara, menurut Arief, tetap terakomodasi melalui pemantau pemilu.

Selain soal legal standing, pembahasan PMK baru ini sebelumnya juga membahas soal batas waktu pengajuan permohonan dan batas selisih angka perolehan suara. Untuk batas waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ketentuan sebelumnya, pemohon diberi tenggat waktu 3×24 jam sejak penetapan resmi perolehan suara oleh KPU.

Ada tiga daerah yang calonnya tunggal di pilkada serentak 2015, yakni Kabupaten Tasikmalaya (Jabar), Blitar (Jatim), dan Timor Tengah Selatan (NTT). Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyambut positif putusan MK. Pemantau pemilu, kata dia, memang paling representatif untuk memohonkan koreksi terhadap hasil proses pilkada yang diduga mengandung persoalan dan kecurangan ke MK.

Pemantau pemilu, menurut dia, dapat mewakili aspirasi pemilih dan mempermudah akses mereka dalam mengajukan permohonan yang mensyaratkan bukti yang cukup. ”Masyarakat yang ingin menggugat kan bisa berkonsolidasi dengan pemantau pemilu, atau melalui Pengawas Pemilu,” katanya.

Di sisi lain, Titi menekankan, KPU harus cermat dalam memberikan akreditasi terhadap pemantau pemilu dan memastikan mereka benar-benar berkompeten, independen dan imparsial, atau tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. ”Kita tidak ingin pemantau pemiludijadikan”boneka” untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Komisioner KPU Ida Budhiati menilai putusan MK harus dihormati. ”Kami mengikuti saja jika Mahkamah memberikan legal standing kepada kelompok masyarakat,” ujarnya. Menurut Ida, PMK tersebut tidak perlu diadaptasi ke dalam Peraturan KPU. ”Cukup diatur dalam peraturan Mahkamah.

Kan itu tidak mengatur kami (penyelenggara), hanya mengatur terkait siapa pemohon termohon, pihak terkait, bagaimana proses beracara di MK. Itu kewenangan MK,” tuturnya.