Pendaftaran Badan Hukum Parpol Baru Hingga 29 Juli

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membuka pendaftaran dan verifikasi bagi partai politik (parpol) baru menjadi badan hukum. Pendaftaran dibuka mulai Selasa (24/5) dan akan berakhir pada 29 Juli 2016.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, proses verifikasi dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan verifikasi partai politik menjadi badan hukum paling lambat dilakukan dua setengah tahun sebelum pemilu. Seperti diketahui, pemilu serentak, baik pemilihan presiden maupun legislatif, akan dilaksanakan pada 2019. Syarat yang harus dipenuhi setiap parpol baru saat verifikasi adalah memiliki akta notaris, punya domisili kantor, dan melengkapi pengurus di setiap tingkatan daerah (DPW, DPD, DPC).

“Saat ini sudah ada enam parpol baru yang mendaftar, yaitu Partai Rakyat, Partai Pribumi, Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Beringin Karya,” tutur Yasonna.

Badan hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi parpol saat verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebelum dinyatakan sah untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Berdasarkan undang-undang (UU), setiap parpol harus memiliki kepengurusan 100% di tingkat provinsi, 75% tingkat kabupaten/kota, dan 50% tingkat kecamatan. Syarat tersebut wajib dipenuhi oleh parpol baru yang mendaftar.

Terdapat dua agenda besar dalam tahapan verifikasi parpol. Pertama, verifikasi administrasi, yaitu memverifikasi dokumen yang disampaikan parpol. Kedua, verifikasi faktual, yaitu melakukan survei langsung ke kantor DPP, DPD Tingkat I, dan DPD Tingkat II, serta tingkat kecamatan.

“Nanti kita verifikasi ke daerah, bener enggak ada kantornya, ada orangnya, untuk semua provinsi harus ada,” kata Yasonna.

Yasonna mengingatkan kewajiban parpol untuk berbadan hukum adalah syarat yang akan diminta oleh penyelenggara pemilu pada saat memverifikasi. Untuk itu, sangat penting bagi parpol melengkapinya.

”Kalau lolos (verifikasi) itu kan badan hukumnya. Nanti di UU Pemilu ada lagi persyaratan untuk mengikuti pemilu. Tapi itu verifikasi berikutnya yang didasarkan pada UU Pemilu,” tutur Yasonna.

Pelaksana Harian Dirjen AHU Kemenkumham Tehna Bana Sitepu menjelaskan, verifikasi parpol menjadi badan hukum paling lambat dilakukan dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilu. Khusus proses verifikasi faktual akan dilihat secara langsung kebenaran data yang disampaikan parpol, baik keberadaan pengurus di tingkat DPW, DPD maupun DPC. (wan)