Bencana asap

Penetapan Asap Bencana Nasional Terkendala Kasus Hukum

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menegaskan, pemerintah belum akan menetapkan bencana asap ini sebagai bencana nasional. Sebab, ada persoalan hukum yang menjadi penyebab kebakaran tersebut.

“Kita tidak mau membicarakan tentang bencana nasional karena ini menyangkut masalah hukum. Tapi bisa kami pastikan penanganannya ‘all out’, mengerahkan segala sumber daya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo,” ujar di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Inpres tersebut menjadi payung hukum bagi sejumlah kementerian untuk mengambil langkah dalam penanganan bencana.

Menurut Luhut, saat ini, penanganan asap masih dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan sudah memberikan petunjuk kepada para Gubernur untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait penyelamatan dan evakuasi warganya.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan kebakaran hutan pada tahun 2015, 90 persennya disebabkan oleh manusia. Pemerintah pun tidak tinggal diam mengenai hal ini. Sebanyak 10 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa Izinnya Paksaan Pemerintah atau perusahaan tersebut harus memenuhi kewajiban dan aktifitas yang diminta oleh pemerintah hingga pembekuan dan pencabutan izin.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan 10 perusahaan ini sebagai lanjutan dari 4 perusahaan pembakar hutan yang sudah diumumkan pada 22 September 2015. Dari seluruh perusahaan tersebut, ada empat perusahaan yang mendapatkan sanksi paksaan pemerintah. Keempat perusahaan itu adalah PT BSS dari Kalimantan Barat, PT KU dari Jambi, PT IHM dari Kalimantan Timur, dan PT WS dari Jambi.

Sementara itu 4 perusahaan yang terkena sanksi pembekuan izin yaitu PT SBAWI dari Sumatera Selatan, PT PBP dari Jambi, PT. DML dari Kalimantan Timur, dan PT RPM dari Sumatera Selatan. Adapun dua perusahaan lainnya mendapat sanksi yang sama adalah PT. MAS dari Kalimantan Barat dan PT DHL dari Jambi.

“Sanksi ini juga akan bersamaan dengan pidana yang tengah diproses di Markas Besar Kepolisian dan Kepolisian Daerah setempat terhadap 26 perusahaan,” katanya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *